Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menilai, ajakan kepala daerah untuk menyukseskan Pemilu 2024 memang sangat diperlukan. Seperti diketahui, pada 14 februari 2024 akan laksanakan pemungutan suara Pilpres, DPR RI, DPD RI, dan DPRD.
Rany mengatakan, ajakan atau imbauan ini tentu ada yang bisa disampaikan secara langsung kepada warga dalam forum-forum pertemuan maupun dengan memanfaatkan media luar ruang hingga sosial media.
“Kepala daerah memang perlu mengajak warga untuk menyukseskan Pemilu. Tentunya agar pesan itu bisa efektif tersampaikan kepada warga dan tersebar secara masif diperlukan berbagai strategi. Ya salah satunya bisa melalui pemasangan spanduk-spanduk di tempat strategis agar mudah dilihat atau dibaca warga,” ujar dia, beberapa waktu lalu.
Dengan narasi Pilihan Cerdas, Pemilihan Aman, Indonesia Kuat sudah cukup mewakili keinginan kuat bersama agar Pemilihan Tahun 2024 berjalan dengan sukses. “Pilihan Cerdas ini juga dapat kita maknai agar warga menggunakan hak pilihnya. Kemudian, Pemilu Aman, ini tentu juga menjadi harapan kita bersama agar Pemilu berjalan dalam suasana damai dan kondusif meskipun ada perbedaan pilihan,” terang dia.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani. (dok.DDJP)
Ia menambahkan, narasi Indonesia Kuat juga dapat bermakna bahwa persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga, keutuhan bangsa yang utama. “Dalam kompetisi tentu harus siap kalah dan menang. Tapi, bagaimana kemudian baik yang menang dan kalah bisa kemudian bersatu dan bahu-membahu membangun Indonesia. Tidak ada perseteruan yang memuat Indonesia terpecah belah dan menjadi lemah,” ungkap Rany.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, sambung Rany, juga sudah sangat baik dalam mengingatkan pentingnya netralitas bagi aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta maupun karyawan badan usaha milik daerah (BUMD).
“Dalam banyak kesempatan, termasuk saat pelantikan pejabat Eselon, Pak Heru selalu mengingatkan untuk menjaga netralitas. Saya kira ini cukup baik, mengingat Pak Heru juga masih merupakan ASN,” tandas dia.
Di sisi lain, aparat kepolisian juga telah bersiap-siap mengawal jalannya proses pemungutan suara di Jakarta. Seperti di wilayah Jakarta Timur, sebanyak 2.000 personel akan dikerahkan. Personel polisi disebar di 8.812 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di 65 kelurahan atau 10 kecamatan.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, dari 8.812 TPS ditengarai ada 222 TPS rawan yang akan dijaga ketat. Bahkan, sembilan di antaranya juga dikategorikan sebagai TPS sangat rawan.
Menurut dia, lokasi TPS rawan yang telah dipetakan itu tidak bisa diungkapkan ke publik karena sifatnya rahasia. Ini sekaligus untuk menentukan langkah pengamanan di lapangan.
Disebut sebagai TPS rawan karena ditengarai rawan terjadi konflik. Kemudian jumlah kekuatan parpol berimbang, serta di lokasi tersebut pernah ada konflik, dan masuk kategori slum area (kawasan kumuh), serta masyarakat yang dinilai kerap terlibat konflik.
“Kita kerahkan sekitar 2.000 personel yang akan bergabung dengan TNI dan unsur terkait lainnya,” ucap Nicolas, Senin (5/2).
Ia menambahkan, demi suksesnya pesta demokrasi lima tahunan ini, pihaknya juga sudah melakukan pengamanan melekat selama 24 jam,. Yakni dari mulai pengamanan logistik pemilu di semua gudang penyimpanan yang ada di 10 kecamatan.(DDJP/rul)