Sejak awal Ramadan hingga menjelang Lebaran, peningkatan harga sejumlah komoditas pangan tak terelakkan.
Kalangan legislator di Kebon Sirih meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Perum Bulog, sigap menjaga stok dan menstabilkan harga di pasaran.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengemukakan, setiap kali harga beras naik, masyarakat resah.
Kenaikan itu sejalan dengan peningkatan peremintaan atau konsumsi masyarakat. Seperti saat Ramadan maupun Hari Besar Keagamaan Nasonalo (HBKN) lainnya.
Untuk itu, Perum Bulog diharapkan mampu mengelola stok pangan nasional, seperti beras. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga tetap terjaga.
Apalagi, pemerintah telah memberlakukan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) di tngkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram dari sebelumnya Rp6.000 per kilogram.
“Kebijakan HPP tersebut agar Bulog dapat menyerap stok beras dalam negeri,” ujar politsi Partai Nasdem itu.
Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Rachmad Supriyanto juga mengemukakan, pemerintah telah memberlakukan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500/kg.
Karena itu, Bulog harus berkompetisi dengan pihak swasta dalam membeli GKIP, GKG dari petani dengan harga pasar.
“Penetapan HPP juga bertujuan melindungi petani. Terutama ketika pasokan melimpah saat masa panen,” imbuh Nova.
Nova juga melihat berbagai tantangan lain. Yakni ketika harga berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). (stw/df)