Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lebih aktif menyosialisasikan ke masyarakat terkait pengelolaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.
Sosialisasi akan mencegah kesalahpahaman publik. Memastikan masyarakat memahami manfaat RDF untuk volume sampah di Jakarta.
Ketua Komisi D Yuke Yurike menegaskan, RDF Rorotan tidak hanya soal teknologi. Tetapi juga bagian dari upaya edukasi publik tentang solusi pengelolaan sampah perkotaan.
Yuke mengungkapkan hal itu usai rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Ruang Bapemperda, Selasa (11/11).
“DLH harus proaktif menjelaskan bahwa RDF dibuat untuk mengatasi masalah sampah Jakarta, bukan menimbulkan persoalan baru,” ujar Yuke.
Ia menilai, salah satu sosialisasi yakni penyampaian data kualitas udara dan lingkungan sekitar RDF secara berkala kepada masyarakat.
“DLH kan sudah memiliki alat pemantau kualitas udara di beberapa titik sekitar Rorotan, dan hasilnya menunjukkan tidak ada pencemaran. Itu harus disampaikan rutin agar warga merasa tenang,” jelas Yuke.
Selain itu, Yuke juga meminta DLH mejelaskan secara terbuka mengenai pengelolaan air lindi. Memastikan masyarakat mengetahui langkah-langkah pencegahan pencemaran air tanah.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan harus aktif menjelaskan kondisi kesehatan masyarakat di sekitar RDF.
“Semua penjelasan harus berbasis data. Pemerintah daerah wajib hadir dengan bukti dan komunikasi yang jelas agar masyarakat percaya,” terang Yuke.
Komisi D berharap, sosialisasi yang masif dan terbuka. Masyarakat sekitar Rorotan dapat memahami keberadaan RDF merupakan bagian solusi sistemik mengatasi tumpukan sampah.
“Selama ini, persepsi publik masih terbatas. Jika DLH aktif berkomunikasi, warga akan tahu RDF justru membantu menjaga lingkungan tetap bersih,” tandas Yuke. (all/df)
