Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta angkat bicara perihal kebijakan Gubernur Anies Baswedan dalam menggencarkan program “Gerakan Menabung Air Hujan” yang diproyeksikan sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Ibukota.
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menilai bahwa program tersebut adalah terobosan yang akan bermanfaat luas bagi masyarakat Jakarta. Terlebih, persoalan pengendalian banjir adalah bagian pekerjaan rumah utama Pemprov DKI yang perlu ditindaklanjuti secara responsif.
Meski demikian, Taufik berharap agar Dinas Sumber Daya Air (SDA) menggencarkan sosialisasi hingga masyarakat. Terlebih, menurutnya cara tersebut sangat berkorelasi dengan penerapan drainase vertikal yang saat ini dinilai sebagai alternatif resapan air efektif jelang puncak intensitas musim hujan yang diprediksi akan terjadi sepanjang Triwulan pertama tahun 2020.
“Jadi saya kira Dinas SDA harus digalangkan betul-betul dan menjalankan amanat Pak Gubernur ini, tapi jangan lupa sosialisasinya soal (Gerakan Menabung Air Hujan) itu harus intensif juga, jangan hanya mau terjadi musim hujan saja baru dilakukan tapi musim kemarau kan juga bisa,” ujarnya, Jumat (27/12).
Sebab menurut Koordinator Komisi bidang pembangunan itu gerakan menambung air hujan bisa menghasilkan cadangan air tanpa bergantung dengan intensitas curah hujan semata. Namun, air yang akan ditampung kedalam wilayah resapan air bisa dimanfaatkan kembali untuk pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat.
“Makanya saya kira Dinas SDA juga perlu juga kumpulin data wilayah-wilayah yang biasanya kekeringan. Air yang kita tabung, kita cadangkan saat ini harus bisa juga mengalir ke wilayah-wilayah (kekeringan) itu, kalau itu dilakukan, Jakarta tidak akan pernah kedengaran lagi nih kalau masih ada wilayah yang kekeringan, karena kebutuhan air warga kan sudah bisa terpenuhi,” ungkap Taufik.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengatur tentang pembuatan sumur resapan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2001 mengenai Pembuatan Sumur Resapan. Hanya saja, sejumlah beleid tersebut belum dipatuhi secara penuh oleh para pengelola gedung hingga rumah masyarakat.
Berdasarkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI, Sumur resapan dinilai sangat efektif mengurangi banjir dan dapat mengisi air tanah di semua jenis lahan. Jumlah air hujan yang turun dan mengalir ke laut dan sungai akan bertambah banyak jika air hujan tidak diserap oleh tanah/ditampung/tanah diplester. Dimana, saat kapasitas sungai tidak menyanggupi otomatis air sungai meluap dan menyebabkan banjir. Air hujan yang berasal dari atap rumah kita bisa menjadi salah satu sumber air yang mengalir ke sungai-sungai di DKI Jakarta.
Atas dasar itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menginstruksikan program “Gerakan Menabung Air Hujan” untuk dieksekusi Dinas Sumber Daya Air (SDA) dengan berkolaborasi dengan Dinas Bina Marga. Rencananya, akan ada sebanyak 1.333 sumur resapan dengan kedalaman dangkal akan dipasang selongsong kawat berwarna hijau yang notabene digunakan sebagai medium resapan hingga penyimpan cadangan air di tahun 2019. Gerakan tersebut telah diinisiasikan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk dimulai dari kompleks gedung perkantoran Pemprov DKI Jakarta hingga swasta sejak April 2019.
Menurut Anies, selain untuk cadangan air bersih, gerakan tersebut juga sebagai upaya mencegah banjir serta menambah volume air bersih ketika musim kemarau tiba. Alasannya, Sumur resapan didesain untuk mengunci air agar tetap berada di dalam tanah bahkan ketika terjadi hujan lebat. Melalui sumur resapan itu, Gubernur DKI Anies Baswedan meyakini pemenuhan air bersih masyarakat Jakarta dapat terpenuhi dari Gerakan Menabung Air Hujan.
Selain itu, gerakan menabung air juga akan membentuk budaya warga agar tidak menyumbang banjir di Jakarta karena pada nantinya air hujan yang terserap akan mengalir ke tanah masing-masing rumah warga.
Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap agar kegiatan konservasi air tanah tetap dapat dilakukan untuk meminimalisir penurunan permukaan tanah yang terus terjadi sepanjang tahun yang dikhawatirkan keberlangsungan banjir akan terus terjadi di Ibukota. (DDJP/alw/oki)