Fraksi Partai Demokrat dan Perindo DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam pandangan umum yang disampaikan pada Rapat Paripurna, Senin (16/6), fraksi tersebut menyoroti rendahnya serapan belanja, efektivitas bantuan sosial, serta perlunya penguatan sistem pengawasan internal.
Nur Afni Sajim yang mewakili Fraksi Demokrat dan Perindo menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah masih belum optimal.
Kondisi itu berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat Jakarta.
“Penyerapan anggaran harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan pelayanan publik dan efektivitas program strategis,” terang Nur Afni.
Nur Afni juga menyoroti pelaksanaan bantuan sosial dan hibah yang dinilai belum tepat sasaran, serta mendorong perbaikan dalam mekanisme pendataan dan evaluasi agar bantuan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
“Kami mendorong perbaikan sistem verifikasi penerima bantuan sosial agar lebih transparan dan akurat,” tambah dia.
Selain itu, Demokrat dan Perindo mencermati kelemahan pengawasan internal perangkat daerah, sekaligus menilai belum optimalnya pelaksanaan pengawasan anggaran.
“Perlu ada penguatan fungsi inspektorat dan audit internal agar temuan yang sama tidak terus berulang,” ujar Nur Afni.
Fraksi Demokrat dan Perindo berharap pengelolaan fiskal ke depan tidak hanya berfokus pada penyerapan, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat. (all/df)