Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyebut perlunya penyelarasan program kerja pada misi menjadikan Jakarta kota global. Salah satunya mengimplementasikan transportasi ramah disabilitas sesuai beleid Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, perlu upaya besar dari Pemprov untuk menyetarakan Jakarta dengan kota maju di belahan dunia lainnya. Di mana penyandang disabilitas selalu mendapatkan prioritas saat menggunakan layanan publik.
“Layanan tranportasi yang ramah disabilitas ini menjadi prioritas dan segera direalisasikan. Sebab salah satu cerminan kota global itu adalah ramah disabilitas,” ujar dia beberapa waktu lalu di gedung DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP)
Ismail mencontohkan, salah satu bentuk belum terwujudnya keramahan disabilitas pada layanan publik ada pada mikrotrans sebagai transportasi integrasi dari kawasan permukiman.
“Nah termasuk pada moda transportasi yang paling dekat dengan masyarakat yaitu mikrotrans, karena bagaimanapun ini ujung tombaknya yang sangat berdekatan dengan masyarakat,” ucap Ismail.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan kesiapannya untuk memprioritaskan kendaraan transportasi publik yakni mikrotrans bagi penyandang disabilitas.
“Ya memang terkait kendaraan khusus disabilitas untuk mikrotrans belum tersedia. Kedepannya akan kita upayakan sehingga ada mikrotrans melayani disabilitas,” tutur Syafrin.
Meski demikian, ia memastikan layanan transportasi publik jenis Transjakarta secara keseluruhan sudah ramah disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat di koridor utama setiap halte dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk disabilitas.
“Karena memang kita mengedepankan prinsip pembangunan tranportasi yang inklusif. Jadi artinya dari sisi ketersediaan sarana prasarana seperti halte, busnya sendiri sudah disiapkan misal untuk kursi roda, sudah disiapkan tempat duduk prioritas. Untuk mikrotrans sendiri ini menjadi pekerjaan rumah dan akan kami tindaklanjuti,” tandas Syafrin. (DDJP/apn/oki)