Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.
Imbauan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nasrullah saat menanggapi program Jakarta Less Waste Initiative (JLWI) yang bertujuan mengurangi volume sampah warga Jakarta yang telah mencapai 7.500 ton per hari.
Jika dalam program tersebut Pemprov mendorong agar pemilik atau manajemen gedung, perkantoran, mal, hingga restoran untuk menjadi pionir pengurangan sampah, Nasrullah mendorong agar program tersebut diperluas untuk membangkitkan kesadaran warga akan sampahnya masing-masing.
“Sudah seharusnya dari perusahaan, restoran, hinga rumah tangga harus memiliki kesadaran terhadap sampah. Ketika memproduksi sampah, dia harus tanggung jawab dengan sampahnya sendiri,” ujarnya, Rabu (19/6).
Minimnya kesadaran warga saat ini, dikatakan Nasrullah disebabkan pengelolaan sampah yang masih dikelola pemerintah. Hal tersebut jauh berbeda dengan sejumlah kota maju di dunia yang sampahnya dikelola pihak swasta dengan tarif yang sangat tinggi.
“Karena bayar maka mereka rapi, karena mereka sadar kalau tidak mengelola sampah dengan baik maka biayanya akan mahal,” ungkapnya.
Dengan demikian, Nasrullah berharap agar Dinas Lingkungan Hidup (LH) punya trobosan untuk mengunggah kesadaran warga akan sampah yang diproduksi setiap hari pada revisi Perda tentang Pengelolaan Sampah yang dalam waktu dekat akan dibahas.
“Karena memang Perda yang saat ini perlu direvisi, ditambah lagi aturan mengenai pencipta sampah, penngelola, sampai memanfaatkan sampah,” tandasnya. (DDJP/nad/oki)