Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan bersinergi menggejot stabilitas harga sejumlah kebutuhan usai Natal dan tahun baru (Nataru).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, upaya tersebut perlu dilakukan bersama-sama PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah pangan seperti cabai, minyak goreng, dan telur.
“Memang selama Nataru ada ketidakstabilan harga yang berdampak pada masyarakat. Makanya perlu ada langkah yang kongkret dari DKPKP dan BUMD pangan,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/1).
Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mengecek langsung lapangan, untuk kemudian memutuskan langkah apa yang perlu dilakukan segera. Namun begitu, yang wajib dilakukan SKPD dan BUMD di bidang pangan yakni menjamin stok bahan pangan agar harga di pasaran tetap stabil.
“Karena tiga bulan lagi kita akan masuk Ramadan dan Lebaran. Pasti harga bahan ini akan meningkat. Ini yang harus kita jaga, jangan sampai kestabilan harga ini dipermainkan oleh pemain besar,” ucapnya.
Di lokasi yang sama, Kepala DKPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, kenaikan harga pangan seperti cabai diakibatkan musim penghujan. Sementara minyak goreng diakibatkan naiknya harga Crude Palm Oil (CPO) internasional.
“Faktor utama fluktuasi tinggi pada komoditas cabai adalah curah hujan yang menyebabkan bunga rontok, pembungaan terlambat, kualitas cepat busuk, sehingga biaya pemanenan dan pemeliharaan bertambah,” katanya.
Sementara, Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menjelaskan, sejumlah upaya telah dilakukan pihaknya untuk menjaga kestabilan harga. Seperti untuk pemenuhan kebutuhan beras, pihaknya telah membuat contract framing seluas 6.410 hektar pada tahun 2021 dan rencananya akan diperluas pada tahun 2022 menjadi 7.500 hektar.
“Kami mengelola contract farming, dalam hal ini agar memastikan gabah terus terproduksi untuk ketahanan pangan Jakarta,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga memperluas kerjasama pasokan telur ayam dengan sistem B to B, perluasan budidaya tanaman padi, kerjasama gudang beras, optimalisasi pasar dan bazar murah, serta penambahan rekanan swasta dalam penyaluran produk BUMD.
“Penambahan rekanan bisa dengan e-commerce, pasar modern, dan pasar tradisional,” tandasnya. (DDJP/gie)