Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menegaskan realisasi penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak sangat penting.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, perlindungan bukan hanya jargon. Namun harus diterapkan secara nyata dengan dukungan semua pihak.
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dsan Anak (Simfoni PPA) mencatat, sepanjang Januari-Juli 2025, terdapat 14.385 kasus kekerasan di Indonesia.
Dari jumlah itu, sebanyak 62,5 persen korban adalah anak-anak dan 37,5 persen dewasa. “Sementara itu, 80,7 persen korban merupakan perempuan dan 19,3 persen laki-laki,” ujar Rany, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani. (dok.DDJP)
Langkah membangun sistem perlindungan yang baik bagi semua warga negara, kata Rany, butuh dukungan penuh semua pihak terkait.
Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta itu juga menekankan, efektivitas perlindungan perempuan dan anak sangat tergantung pada political will para pemangku kepentingan. Baik di pusat maupun daerah.
Ia menegaskan, kebijakan yang kuat tanpa dukungan lembaga dan masyarakat hanya akan menjadi wacana kosong.
“Sistem perlindungan perempuan dan anak harus segera didukung dengan langkah-langkah nyata,” tandas Rany.
Rany juga mengingatkan, harus ada kesamaan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat tentang urgensi sistem perlindungan yang menyeluruh.
Perlindungan tersebut, sambung dia, bukan hanya soal tanggung jawab moral. Namun juga konstitusi.
“Apalagi perlidungan terhadap setiap warga negara adalah bagian dari amanah konstitusi kita,” tegas Rany. (stw/df)