DPRD DKI Jakarta membangun sinergi dengan dewan kota (Dekot). Yakni sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fungsi kemitraan ini tidak hanya bersifat konsultatif, namun juga substantif. Tentunya terkait dukungan dalam pengambilan kebijakan yang berbasis pada kondisi nyata di lapangan.
Ketua Forum Komunikasi Dewan Kota DKI Jakarta Said Al Khudry menyampaikan, peran Dekot selama ini telah terbukti mampu memberikan masukan konkret kepada DPRD. Khususnya dalam isu-isu perkotaan yang langsung menyentuh kehidupan warga.
“Dekot hadir bukan sekadar sebagai penonton, tetapi sebagai pengusul dan pengawal agenda-agenda kerakyatan yang harus disuarakan di tingkat legislatif,” ujar Said, Jumat (13/6).
Kemitraan tersebut makin diperkuat melalui forum-forum koordinasi rutin antara Dekot dan DPRD DKI Jakarta. Terutama dalam membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pelaksanaan Musrenbang.
Dewan kota kerap menjadi penyambung suara masyarakat bawah yang tidak selalu terjangkau oleh mekanisme formal DPRD.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan, sangat terbantu dengan data dan laporan dari Dekot. Sebab, Dekot juga merupakan representasi warga.
“Kolaborasi ini perlu ditingkatkan agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat,” tandas Khoirudin.
Ke depan, sinergi Dekot dan DPRD diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola daerah yang lebih demokratis dan akuntatabel. (red)