Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengungkapkan, pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan alami perubahan signifikan. Hal itu diketahui setelah inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tersebut, Rabu (4/6).
Dalam Sidak sebelumnya, Kenneth sempat menemukan permasalahan yang harus menjadi evaluasi pengelola Peskeswan. Namun dalam Sidak selanjutnya, justru melihat perubahan yang lebih baik.
“Saya sudah pernah ke sini sebelumnya, dan kali ini saya melihat banyak sekali perubahan yang sangat signifikan,” ujar Kenneth.
Ia menyoroti perbaikan signifikan dalam pelayanan dan perawatan hewan. Satu di antara yang menonjol yakni pemberian pakan hewan yang lebih layak.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. (dok.DDJP)
Seperti pemberian nasi pada kucing. Padahal, idealnya kucing tidak bisa menerima karbohidrat karena bisa menyebabkan diare.
Namun kini, kucing-kucing sudah diberikan cat food dan wet food. “Terlihat lebih sehat, gemuk dan terawat baik,” ungkap anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Hasudungan Sidabalok yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Puskeswan.
Menurut dia, perubahan struktur organisasi turut berkontribusi pada peningkatan kinerja layanan.
“Dulu etos kerja masih rendah, laporan rescue dari masyarakat masih kosong, semua masih dikerjakan serba manual. Tapi sekarang sistemnya sudah digital dan berbasis CRM. Ini bentuk peningkatan yang luar biasa,” tambah Kenneth.
Kent juga menyoroti rencana inovatif dari Puskeswan berupa pembangunan pet hotel yang dapat dimanfaatkan warga untuk menitipkan hewan peliharaan mereka ketika bepergian keluar kota atau luar negeri.
“Layanan ini akan berbayar dan bisa menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” imbuh Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.
Lebih lanjut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu mendukung penuh wacana pengembangan program BPJS Hewan yang sedang digodok oleh pihak Dinas KPKP.
Program itu nantinya akan memberikan bantuan pembiayaan bagi pemilik hewan yang kurang mampu.
“Ini ide bagus. Tidak semua pemilik hewan itu berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya,” tutur pria yang akrab disapa Bang Kenth itu.
“Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik. Nah dengan program BPJS Hewan, harapannya agar mereka bisa lebih ringan dalam membiayai perawatannya,” tambah Kent.
Ia menekankan, layanan BPJS Hewan nantinya akan terintegrasi dengan sistem identifikasi hewan melalui microchip. Sehingga data hewan peliharaan bisa tercatat secara sistematis.
Kepemilikan hewan juga bisa di upgrade ke sistem microchip, tidak konvensional seperti buku dan sertifikat. Rencananya, Program itu akan mulai dilakukan studi kelayakan pada 2025. Target realisasi pada 2026.
Kent berharap, Puskeswan Ragunan dapat menjadi barometer pelayanan kesehatan hewan di Indonesia. Bahkan dunia.
“Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menyampaikan, program inovatif untuk hewan peliharaan berupa pemasangan microchip, dan integrasi layanan kesehatan ala BPJS khusus hewan akan dimulai dengan studi kelayakan pada tahun 2025, sebelum uji coba pada 2026.
“Semua hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi microchip. Tujuannya untuk memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasinya. Microchip ini akan menjadi semacam KTP untuk hewan,” kata Hasudungan.
Program itu juga dirancang untuk disinkronkan dengan layanan BPJS khusus hewan. Namun, Hasudungan menegaskan, layanan BPJS ini hanya akan diberikan kepada hewan yang telah dipasangi microchip.
“Konsep kami adalah BPJS hewan. Jadi, hewan yang ingin menerima layanan harus memiliki microchip terlebih dahulu agar terdata dengan baik,” jelas dia.
Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif bagi pemilik hewan dari kalangan masyarakat Jakarta yang kurang mampu, dengan mekanisme subsidi atau diskon biaya layanan.
“Kami rencanakan akan ada diskon khusus, terutama untuk masyarakat Jakarta pemilik hewan yang kurang mampu. Tapi tidak sepenuhnya gratis, karena jika semuanya gratis, dikhawatirkan justru kurang dihargai upaya dari pemerintah,” ucap dia.
Hasudungan menambahkan, hewan-hewan yang berada di pusat perawatan dan adopsi milik Pemprov, seperti di Puskeswan juga akan dipasangi microchip secara gratis sebagai bagian dari pelayanan publik.
“Tidak ada biaya untuk pemasangan microchip. Ini bentuk pelayanan kami supaya kepemilikan hewan lebih jelas dan bisa dibedakan dengan hewan jalanan,” tutur dia.
Harapannya, Jakarta menjadi kota ramah bagi manusia dan juga bagi hewan peliharaan. (red)