Penataan kawasan kampung kumuh di DKI Jakarta telah berjalan selama 15 tahun. Satu hal yang harus dipikirkan dalam program tersebut yakni membangun dan merenovasi Sekretariat Rukun Warga (RW).
Demikian diungkapkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua usai Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024, Kamis (17/4).
Menurut Inggard, Pemprov DKI Jakarta perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi Sekretariat RW di kawasan padat penduduk.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua. (dok.DDJP)
Mengingat, pentingnya kantor tersebut sebagai sentra kegiatan masyarakat.
“Menyangkut masalah penataan kawasan kumuh harus ada Kantor RW yang bisa dijadikan titik kumpul dalam rangka merancang kegiatan di RT dan RW setempat,” ujar Inggard.
Selama ini, sambung Inggard, setiap perumahan di DKI Jakarta telah disediakan fasilitas Sekretariat RW dalam bentuk fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum).
Semestinya, kata politisi Partai Gerindra itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan fasilitas tersebut.
“Kita yang di perkampungan harusnya pemerintah provinsi menyediakan tanah minmal 200 meter untuk dijadikan Pos RW,” tutur Inggard.
Untuk itu, Inggard mendorong Pemprov DKI Jakarta menggunakan lahan Fasos dan Fasum yang belum dimanfaatkan untuk dibangun Sekretariat RW.
Keberadaan Sekretariat RW dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat berkumpul untuk berbagai kegiatan sosial.
“Jadi, siapapun yang menjadi ketua RW sudah bisa menggunakan kantor itu. Termasuk juga ruang ruang balai rakyat,” tambah dia.
Karena itu, Inggard berharap Bappeda dan Biro Pemerintahan DKI Jakarta mempersiapkan Program Pembangunan Sekretariat RW secara bertahap mulai 2026.
“Semua yang menjadi keinginan pak gubernur ke depan harus kita realisasikan, tapi lebih bermanfaat terkait dengan Pos-Pos RW di wilayah kumuh,” pungkas Inggard. (apn/df)