Kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan harus dievaluasi. Yakni menyesuaikan kebutuhan industri. Demikian ditegaskan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin
Adrian Untayana.
Menurut dia, kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan ujung tombak untuk menekan angka pengangguran di Jakarta.
“Harus dimulai dari penyesuaian kurikulum di sekolah dan pelatihan kerja agar peserta didik mendapatkan pengetahuan dan skill yang sedang dicari,” ujar Justin, Senin (24/2).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin
Adrian Untayana. (dok.DDJP)
Ia tak ingin kurikulum atau modul pelatihan yang diberikan kepada peserta didik tidak memuat pembelajaran tentang keterampilan yang dibutuhkan saat ini.
“Kalau ini luput, maka semakin banyak orang menganggur karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai kebutuhan pasar,” ujar Justin.
Karena itu, sambung Justin, diperlukan sinkronisasi antara arah pendidikan dengan proyeksi industri dan perekonomian Jakarta.
Dengan anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp18,4 triliun di Tahun Anggaran 2025, sudah selayaknya kurikulum pendidikan tidak lagi konvensional.
“Harus adaptif, sehingga dapat berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran di Jakarta,” ungkap Justin.
Ia optimistis bila Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Bang Anung) dalam program peningkatan produktivitas dan partisipasi di pasar kerja untuk memperkuat roda perekonomian
di Jakarta dapat segera terwujud.
Apalagi, Data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2024 mencatat persentase tingkat pengangguran di Jakarta sebesar 6,21 persen. Dengan kata lain, Jakarta menempati posisi keenam
secara nasional.
Tingkat pengangguran di Jakarta masih di bawah Jawa Barat 6,75 persen, Banten 6,68 persen, Papua Barat Daya 6,48 persen, Papua 6,48 persen, dan Kepulauan Riaun 6,39 persen.
Justin menambahkan, tingkat penggangguran terbuka masih jadi masalah. Banyak orang sulit mencari pekerjaan.
Salah satu penyebabnya bisa jadi karena pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan karakteristik kebutuhan pasar atau industri yang ada,” kata Justin.
Dia mengapresiasi Program Job Fair yang akan digelar Pemprov DKI di setiap kecamatan. Lalu, mendorong segera diwujudkan dalam 100 hari pertama gubernur-wagub DKI Jakarta
menjabat.
“Harapannya, job fair yang ada bisa menemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan keterampilan-keterampilan mereka,” tandas Justin. (gie/df)