Menyambut DKI Jakarta menjadi kota bisnis berskala global, fasilitas kesehatan dan kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan.
Satu di antaranya dengan mengimplementasikan Septic Tank Communal di seluruh wilayah kota. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin.
Fakta di lapangan, sambung dia, masih terdapat rumahtangga yang membuang limbah secara sembarangan. Kondisi demikian rentan menimbulkan berbagai macam penyakit.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP)
Terlebih lagi, Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah disahkan sebagai payung hukum agar masyarakat tak lagi Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Untuk itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya (Perumda Paljaya) segera memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terfasilitasi Septic Tank Communal.
“Harapan kita dengan penetapan Perda Air Limbah Domestik, pemerintah mengusahakan agar semua masyarakat punya septic tank untuk limbah masyarakat yang nantinya bisa diolah oleh Paljaya,” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/1).
Khoirudin menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat sampai tingkat swasta pun harus terlibat aktif dalam pemenuhan fasilitas septic tank untuk masyarakat .
Sebab hal itu merupakan tugas mulia agar lingkungan tempat tinggal yang dihuni menjadi sehat dan jauh dari penyakit.
“Ya, semua termasuk swasta dengan CSR-nya. Ini tugas kemanusiaan, tugas kita bersama. Kadang sulit mencari tempat yang diizinkan oleh warga yang akan digali untuk dipasang septic tank,” jelas Khoirudin.
Dengan demikian, harap dia, Pemprov DKI juga turut melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan untuk membangun fasilitas Septic Tank Communal.
Bahkan, bukan hanya memberi perizinan tetapi juga memberi bantuan materil untuk pembangunannya. “Saya berharap semua ini jangan top down, agar masyarakat juga dilibatkan,” imbuh Khoirudin.
“Ada assessment. Mereka (masyarakat) dilibatkan dalam perencanaan, pembiayaan, pengawasan. Sehingga ini jadi milik bersama, seluruh masyarakat terlibat di semua proses,” pungkas dia. (apn/df)