Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra menyepakati proporsi belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp14 triliun.
Hasil ini merupakan pembahasan dan pendalaman Komisi A dengan SKPD mitra yang telah dilaksanakan selama tiga hari sejak Senin (18/11) sampai Rabu (20/11) di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyampaikan, hasil rekapitulasi proporsi belanja daerah seluruh SKPD mitra ini akan disampaikan dan di tetapkan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta. (dok.DDJP)
“Ini kan baru kesepakatan di Komisi A. Sehingga nanti kita harus mendapat persetujuan TAPD dari eksekutif maupun teman-teman di Banggar. Jadi finalisasinya nanti,” ujar Inggard di gedung DPRD DKI Jakarta.
Ia berkomitmen, anggaran akan diprioritaskan untuk program-program yang menyangkut kepentingan warga Jakarta.
“Tentu saja kita prioritaskan menyangkut masalah kepentingan masyarakat yang mendasar. Itu harus difasilitasi dengan baik,” ungkap Inggard.
Sejumlah program telah dibahas dan akan menjadi prioritas oleh mitra Komisi A di antaranya, keselamatan warga, penanganan bencana daerah, dan upaya penataan kota menuju pergantian status Jakarta menjadi Kota Global.
“Sehingga kota ini menjadi kota yang digandrungi oleh seluruh lapisan dunia juga wisatawan lokal,” kata Inggard. (gie/df)
Sepakati Proporsi Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Kepentingan Warga
Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra menyepakati proporsi belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp14 triliun.
Hasil ini merupakan pembahasan dan pendalaman Komisi A dengan SKPD mitra yang telah dilaksanakan selama tiga hari sejak Senin (18/11) sampai Rabu (20/11) di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyampaikan, hasil rekapitulasi proporsi belanja daerah seluruh SKPD mitra ini akan disampaikan dan di tetapkan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
“Ini kan baru kesepakatan di Komisi A. Sehingga nanti kita harus mendapat persetujuan TAPD dari eksekutif maupun teman-teman di Banggar. Jadi finalisasinya nanti,” ujar Inggard di gedung DPRD DKI Jakarta.
Ia berkomitmen, anggaran akan diprioritaskan untuk program-program yang menyangkut kepentingan warga Jakarta.
“Tentu saja kita prioritaskan menyangkut masalah kepentingan masyarakat yang mendasar. Itu harus difasilitasi dengan baik,” ungkap Inggard.
Sejumlah program telah dibahas dan akan menjadi prioritas oleh mitra Komisi A di antaranya, keselamatan warga, penanganan bencana daerah, dan upaya penataan kota menuju pergantian status Jakarta menjadi Kota Global.
“Sehingga kota ini menjadi kota yang digandrungi oleh seluruh lapisan dunia juga wisatawan lokal,” kata Inggard. (gie/df)