Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menegaskan, sinergi antara lembaga legislatif dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) serta dewan kota (Dekot) sangat penting untuk memperkuat pelayanan publik di tingkat wilayah.
Penegasan itu disampaikan dalam audiensi bersama Forum Komunikasi LMK DKI Jakarta yang berlangsung di lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/6).
Khoirudin menyebut LMK sebagai mitra strategis yang menjadi perpanjangan tangan dewan di lapangan. Dengan kata lain, ujung tombak pelayanan di tingkat mikro.
“Mereka (LMK) menjadi perpanjangan tangan kita dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Khoirudin.
DPRD, Dekot, dan LMK memiliki tujuan yang sama. Yakni melayani masyarakat. Karena itu, komunikasi antara keduanya harus berjalan intensif.
Ia mendorong agar ketua dan anggota LMKdi tingkat kelurahan menjalin relasi aktif dengan anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
“Kalau ada hal strategis yang perlu keputusan pimpinan, silakan datang. Selebihnya bisa dibicarakan langsung dengan dewan di wilayah. Kita semua sama-sama melayani,” tegas dia.
Dalam kesempatan itu, Ketua Forum Komunikasi LMK DKI Jakarta Dwi Hartanti menekankan, sinergi perlu diperkuat dengan mekanisme yang lebih terbuka dan setara.
Dia mengapresiasi respons cepat DPRD terhadap permohonan audiensi. Namun mengingatkan agar LMK tidak hanya dilibatkan secara simbolis.
“Kami berharap ada ruang dialog rutin, bukan hanya saat ada masalah besar. LMK membawa suara warga dari tingkat paling dasar. Jika sinerginya kuat, solusi akan lebih cepat,” tutur Dwi.
Ia menambahkan, perlu penguatan kelembagaan dan kejelasan peran LMK di tengah masyarakat. Sehingga koordinasi dengan dewan dan pemerintah kota/kabupaten bisa berjalan lebih harmonis.
Audiensi tersebut turut membahas sejumlah usulan teknis. Seperti pelatihan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan sosial bagi anggota LMK.
Akan tetapi, penekanan lebih pada sinergi antara DPRD dan LMK terus dijaga dan diperkuat demi pelayanan publik yang merata dan responsif.
Sinergi tersebut juga berlaku bagi dewan kota (Dekot) sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fungsi kemitraan ini tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga substantif dalam mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis pada kondisi nyata di lapangan.
Ketua Forum Komunikasi Dewan Kota DKI Jakarta Said Al Khudry menyampaikan, peran Dekot selama ini telah terbukti mampu memberikan masukan konkret kepada DPRD. Khususnya dalam isu-isu perkotaan yang langsung menyentuh kehidupan warga.
“Dekot hadir bukan sekadar sebagai penonton, tetapi sebagai pengusul dan pengawal agenda-agenda kerakyatan yang harus disuarakan di tingkat legislatif,” kata Said dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jumat (13/6).
Kemitraan tersebut makin diperkuat melalui forum-forum koordinasi rutin antara Dekot dan DPRD. Terutama dalam membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pelaksanaan Musrenbang. Dekot kerap menjadi penyambung suara masyarakat bawah yang tidak selalu terjangkau oleh mekanisme formal DPRD.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menambahkan, sangat terbantu dengan data dan laporan dari Dekot. Sebab, Dekot juga merupakan representasi warga.
“Kolaborasi ini perlu ditingkatkan agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat,” tandas Khoirudin.
Ke depan, sinergi Dekot dan DPRD diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola daerah yang lebih demokratis dan akuntatabel. (all/df)