Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta medorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi penanganan banjir menjaga sinergitas kerja. Upaya tersebut perlu dilakukan mengingat bidang kerja dari beberapa SKPD saling berkaitan.
Seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang membidangi langsung pengendalian air harus mendapat dukungan infrastruktur berupa salurannya dari jalan menuju sungai kecil dari Dinas Bina Marga. Begitu pun Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang membidangi langsung penanganan sampah. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan memberikan peringatan kepada SKPD-SKPD tersebut sebelum memasuki musim penghujan.
“Jadi yang ingin kita dorong dari pertemuan hari ini, bagaimana cara mereka tidak menyalahkan satu sama lain. Mereka harus bersinergi mengantisipasi banjir,” ujar Ida Mahmudah, Ketua Komisi D di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/12).
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar SKPD teknis mitra kerja Komisi D mengoptimalkan program penanganan banjir. Semisal, penataan tali dan saluran, serta pengerukan sungai-sungai yang ada. Tak kalah penting, Ida meminta jajaran SKPD tersebut juga memperkuat koordinasi sebagai bagian dari antisipasi sebelum musim penghujan.
“Seperti kunjungan kami kemarin di Surabaya perlu dicontoh. Itu bagus, dan tidak mahal, jadi pembuangan air di sepanjang jalan tidak perlu menuju trotoar, dan air langsung terserap kedalam tanah,” terangnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta Yusmada Faizal menerangkan bahwa pihaknya sebagai SKPD teknis yang bersinggungan dengan pengendalian banjir telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Jadi kami pastikan semua tim kita ini bergerak, meskipun hujan itu tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Kita sudah berkomunikasi dengan grup WA, jadi kalau hujan dengan intensitas tinggi terjadi sudah dikasih tahu oleh BPBD bahwa akan terjadi hujan dengan intensitas sekian, dan tolong untuk bersiap. Jadi selalu ada pergerakan informasi-informasi yang akan terjadi sudah masuk semua,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya akan tetap memperhatikan saran dan masukan Komisi D agar pengendalian banjir di DKI Jakarta dapat berjalan secara berkesinambungan. Seperti pengendalian banjir melalui pola tahan, hambat, resap.
“Lalu seperti pengendalian banjir dan drainase, urusan konservasi air tanah dan air minum, air limbah dan air rob dan pesisir pantai,” tandas Yusmada. (DDJP/alw/oki)