Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Jumat (16/10).
Ketua Komisi A bidang pemerintahan DPRD Jawa Timur Istu Hari S. mengatakan, salah satu tujuan kunker dilakukan guna menyelaraskan mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 serta pembahasan APBD 2021 yang saat ini terus dikebut oleh pihaknya.
“Kami ingin mengetahui bagaimana DKI ini membahas proses anggaran (APBD) perubahan hingga murni disaat situas Covid-19i seperti ini, apakah berubah atau tidak. Karena kita pun juga sedang melakukan pembahasan yang sama dengan jajaran pemprov Jawa Timur sebagai eksekutif,” katanya di Gedung DPRD DKI.
Setelah kunjungan dilakukan, lanjut Istu, DPRD Jawa Timur akan mencoba mengadopsi saran-saran yang diberikan langsung oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi agar proses pembahasan APBD Perubahan 2020 dan juga 2021 dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Salah satunya, dengan tetap memprioritaskan anggaran yang berorientasi terhadap kesehatan hingga sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 tanpa terkecuali.
“Kita pun juga melakukan hal yang serupa, kesehatan dan sosial tentu kita prioritaskan disaat seperti ini. Karena memang keselamatan masyarakat, khususnya para warga Jawaw Timur adalah yang utama sekarang,” ungkap Istu.
Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengusulkan kepada DPRD Jawa Timur agar terus meneliti setiap pagu anggaran yang kini telah direalokasi untuk kegiatan penanganan kesehatan hingga sosial masyarakat terdampak Covid-19.
Penelitian tersebut, lanjut Pras, perlu dilakukan secara vertikal mulai dari tingkat komisi-komisi yang beririsan dengan penugasan penanganan Covid-19, kemudian diteruskan kedalam Badan Anggaran (Banggar).
Selanjutnya, pagu anggaran serta kebutuhan kembali disisir kedalam hasil penelitian akhir bersama para pimpinan dewan dan pimpinan fraksi-fraksi partai politik dalam kesepakatan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) bersama eksekutif.
“Karena bukan apa-apa, anggaran penanganan kesehatan dan sosial masyarakat itu sendiri sangat sensitif dibawah, dampaknya sangat luas kalau itu tidak sampai tersalurkan secara tepat. Anggaran-anggaran eksekutif yang sekarang saja tidak buat Covid-19 akan saya langsung coret, karena semua harus fokus kesana,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)