Jakarta akan menyandang status baru menjadi kota bisnis serta pusat ekonomi berskala global. Butuh paradigma baru dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, khususnya di sektor pariwisata. Demikian ditegaskan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail.
Mengingat RPJPD itu merupakan acuan kepala daerah dalam menentukan visi misi membangun Jakarta 20 tahun kedepan, maka dengan paradigma baru diharapkan Jakarta bisa lebih matang dalam menyusun program dan anggaran di sektor pariwisata.
“Ubah paradigma di semua aspek dan sektor. Kalau bicara eksekutif, berarti seluruh OPD (organisasi perangkat daerah -red) harus kita benahi. Makanya dalam menyusun program dan kegiatan termasuk penganggaran harus dengan paradigma baru,” ujar Ismail di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (7/6).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP)
Apabila sektor pariwisata tidak melakukan terobosan, maka bukan tak mungkin wisatawan lokal maupun mancanegara enggan berlibur ke Jakarta. Bahkan, berpotensi memilih berlibur ke luar negeri.
“APBD kita besar, tapi ketika menggunakan paradigma business as usual, maka tidak akan memberikan perubahan. Hanya berjalan linier, sementara wilayah lain atau kota besar sudah melakukan lompatan,” kata Ismail.
Ia mengimbau, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI harus berinovasi dalam membuat program baru yang bisa membuat tempat wisata Jakarta dikenal oleh wisatawan mancanegara melalui media sosial.
“Sektor pariwisata tidak hanya bermain atau berkutat pada program lokal saja. tetapi harus berskala global. Bukan mengadopsi budaya luar, tapi budaya lokal kita bisa go internasional. Sekarang kita sudah dimudahkan dan dibantu dengan perkembangan teknolgi informasi. maka manfaatkan itu,” ucap Ismail.
Sementara di sektor ekonomi, harap dia, Jakarta bisa membuka peluang dan meyakini para pengusaha agar merasa aman dan nyaman membuka bisnis baru (startup) di Jakarta.
Harapannya selain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga membuka lapangan kerja untuk warga Jakarta. Dengan begitu angka pengangguran bisa menurun.
“Upayakan bagaimana kita bisa memberdayakan startup baru. Pertumbuhan startup baru bisa signifikan untuk membawa nama Jakarta ke luar. Itu tantangannya. Ini harus dirumuskan bersama,” tandas Ismail.
Dari info yang dihimpun, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono secara resmi membuka Kick Off Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 di Balaikota, Rabu (17/1) lalu.
Kick off RPJPD itu merupakan tahap awal proses penyusunan dokumen dan momentum untuk menginformasikan kepada seluruh stakeholder bahwa proses penyusunan telah dimulai.
Proses penyusunan RPJPD akan melalui berbagai tahapan. Mulai dari Konsultasi Publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pembahasan di DPRD, dan proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. (DDJP/gie/rul)