Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya dalam menigkatkan partisipasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHPKN) tahun anggaran 2020 pimpinan dan anggota DPRD DKI.
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Sekretariat DPRD DKI Setio Wibowo mengatakan, peningkatan kepatuhan penyelenggara negara wajib dilakukan guna mendukung asas Good Government yang selama ini berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Nanti kita akan berkoordinasi dengan anggota dewan termasuk Inspektorat. Kalau jadwal sudah kita rencanakan itu mudah-mudahan lancar, dan itu memang juga sebagai target dari Inspektorat ataupun Pemda bahwa tingkat kepatuhan dapat terlihat disitu,” katanya usai menghadiri rapat koordinasi virtual rencana aksi SKPD Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2021 yang digelar Inspektorat Pemprov DKI, Jumat (28/5).
Sedangkan untuk anggota dewan yang baru saja mendapat proses Penggantian Antar Waktu (PAW), lanjut Bowo, pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mendapatkan akses dalam pengisian LHKPN kedepan. Mengingat, hal tersebut merupakan salah satu poin prioritas Sekretariat DPRD DKI dalam rencana aksi MCP 2021 sesuai tenggat waktu yang telah disepakati oleh Inspektorat DKI paling lambat September mendatang.
“Kita akan segerakan supaya mendapatkan username dan password. Kalau sudah mendapatkan ini dia akan dikategorikan sebagai pejabat baru yang juga mempunyai kewajiban membuat laporan juga,” terangnya.
Dengan demikian, Setwan DPRD DKI memastikan hanya akan melakukan penyesuaian administrasi LHKPN bagi tiga anggota dewan yang terhitung masa PAW beberapa waktu yang lalu. Yakni Adnani Taufiq dari Fraksi Partai Gerindra, Karyatin Subiantoro dan Israyani dari Fraksi PKS.
“Jadi tinggal penyesuaian, begitu sudah selesai harus melaporkan juga secara rutin dan periodik seperti anggota yang lain seperti itu,” tandas Bowo. (DDJP/alw/oki)