Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas neraca keuangan.
Upaya tersebut tak lepas sebagai upaya mendukung Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi (TLHR) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meski sejauh ini BPK menyatakan laporan keuangan Sekretariat DPRD nihil temuan.
“Jadi kita akan tetap berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) untuk mempertahankan standar keuangan seperti sekarang ini,” kata Arya Angga Avisena, Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi DKI, saat mengikuti rapat virtual kick off koordinasi percepatan pelaksanaan TLHR, Jumat (11/6).
Apalagi dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov DKI hingga saat ini, lanjut Angga, Sekretariat DPRD DKI sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) fasilitasi pimpinan dan anggota dewan telah didukung oleh alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin unggul.
Dimana, SDM tersebut telah ditempatkan pegawai yang sesuai dengan kompetensi sehingga mempermudah proses koordinasi antar divisi. Termasuk, dalam perencanaan anggaran dan keuangan secara sistematis.
“Untuk SDM saya rasa sudah mendukung, Cuma kita harus tetap menanamkan mindset untuk agar kita terus meningkatkan standar dan memperbaiki diri meningkatkan kualitas kita (Sekretariat DPRD DKI) untuk kedepannya,” sambungnya.
Dengan demikian, Sekretariat DPRD DKI memastikan akan mencoba terus beradaptasi dengan segala kebijakan ataupun penyajian laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara proporsional.
“Karena kedepannya tantangan akan semakin tinggi, dan kita mesti memenuhi tantangan baik perubahan kebijakan-kebijakan seperti itu,” tandas Angga. (DDJP/alw/oki)