Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ahli (TA) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD DKI Jakarta dan Biro Hukum di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/8). Rapat tersebut digelar untuk mematangkan lagi revisi kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 152 tahun 2017 tentang Tenaga Ahli dan kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini Kepala Subbagian Rancangan Peraturan Daerah Nur Achmad mengaku telah mendengar sejumlah alasan dari para tim ahli terkait usulan tiga pasal yang akan direvisi dalam payung hukum ini. Masing-masing Pasal 8 tentang komposisi jumlah, Pasal 10 tentang tugas dan jam kerja, serta Pasal 11 tentang besaran honorarium pakar atau tim ahli sesuai tingkat pendidikan. (DDJP/tim)
