Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan hasil realokasi anggaran kegiatan dewan sebesar Rp256,5 miliar untuk penanganan virus Corona (covid-19) dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta 2020 hari ini, Selasa (28/4).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Hadameon Aritonang mengatakan penyampaian laporan tersebut dilakukan guna menindaklanjuti hasil kesepakatan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) antara pimpinan dewan, pimpinan komisi hingga pimpinan fraksi-fraksi partai politik DPRD DKI yang digelar sehari Senin (27/4) kemarin. Dimana, seluruh dana kegiatan dewan akan dialokasikan untuk penambahan Belanja Tak Terduga (BTT) Pemprov DKI yang bersumber dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020.
Anggaran tersebut bersumber dari kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti pembahasan Badan Anggaran (Banggar), pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), pembahasan Badan Musyawarah (Bamus), pembahasan Badan Kehormatan (BK). Termasuk, penunjang kegiatan dewan lainnya seperti kunjungan kerja komisi-komisi dalam negeri, kunjungan kerja sama luar negeri sister city, penyelenggaraan terhadap tenaga ahli dan kelompok pakar, hingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anggota dewan.
“Jadi kemarin (Senin) dari hasil Rapimgab pimpinan dewan, ketua komisi ketua fraksi untuk mendukung sudah disepakati realokasi anggaran pada perjalanan dinas (AKD), Sosper dan kegiatan reses kurang lebih Rp256,5 miliar dan itu akan direalokasi untuk mendukung penanganan covid-19,” katanya usai mengikuti Musrenbang DKI 2020 via aplikasi di Ruang Rapat Sekwan DPRD DKI.
Selain itu, Hadameon menerangkan realokasi anggaran yang dilakukan pihaknya secara tidak langsung telah berdampak terhadap seluruh penyesuaian rencana anggaran kegiatan dewan di sepanjang tahun 2021. Sehingga, telah terhitung efisiensi anggaran Sekretariat DPRD (setwan) DKI Jakarta sebesar Rp420 miliar menjadi Rp310 miliar atau berkurang sebesar 25 persen di tahun 2021.
“Sesuai arahan dari Asisten Pemerintahan dan Bappeda bahwa anggaran masing-masing akan dilakukan pengurangan-pengurangan anggaran dari tahun 2020 ke 2021. Jadi tadinya kita ada rencana anggaran 2020 ini sebelum dilakukan realokasi sekitar Rp420 miliar, kita rencanakan di 2021 menjadi kurang lebih menjadi Rp310 miliar dan ada pengurangan kurang lebih kira-kira 25 persen dari 2020 ke 2021,” terangnya.
Sebab, menurut Hadameon, pihaknya perlu mengefisiensi alokasi Anggaran yang dimaksud untuk mengantisipasi tren penurunan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta 2020. Sehingga, pihaknya telah memastikan seluruh efisiensi anggaran dilakukan secara cermat dan realistis sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta melalui Asisten Pemerintahan.
“Karena akan ada imbas dari PAD 2020 ini ke 2021, jadi inilah salah satu patokan jangan sampai umpamanya PAD (2020) ini sangat anjlok, sangat mempengaruhi ke 2021 nanti. Makanya arahan pak Aspem, kalau bisa sebisa mungkin sampi 40 persen masing-masing SKPD di 2021 nantinya,” ungkapnya.
Meski demikian, Hadameon memastikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan menurunkan kinerja seluruh jajarannya bersama pimpinan dan anggota dewan. Sebab, pihaknya juga telah memperhitungkan secara matang pos-pos anggaran tidak akan menurunkan kualitas kinerja seluruh divisi.
“Kita sebagai pegawai tidak boleh kendor dalam bekerja, jadi kita selaku ASN harus benar-benar bertanggungjawab terhadap kinerja masing-masing. Jadi apapun kondisinya, kita (Sekretariat DPRD) harus kerja maksimal,” tandas Hadameon. (DDJP/alw/oki)