Sekretariat DPRD (Setwan) bersama Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/3). Pada kesempatan itu Setwan mendorong Biro Hukum agar terus mengawal proses pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 124 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD DKI Augustinus menjelaskan, pencabutan tersebut perlu dilakukan untuk menyesuaikan penambahan frekuensi pelaksanaan sosialisasi Perda dari semula dua menjadi empat kali kegiatan dalam satu bulan. (DDJP/tim)
