Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menyukseskan percepatan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 yang disusun Pemerintah Provinsi (Pemprov) guna meraih kembali target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sekretaris DPRD DKI Firmansyah memastikan, seluruh divisi jajaran dibawahnya tengah menyiapkan laporan atas penggunaan dana yang telah dilaksanakan pimpinan dan anggota dewan untuk Kegiatan Strategis Daerah (KSD) di bawah koordinasi Sekretariat DPRD. Khususnya, sejumlah kegiatan yang bersentuh kepada masyarakat seperti pelaksanaan reses, hingga Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) di sepanjang tahun 2021.
“Komitmen ini terus kita bangun dan kita tingkatkan dari waktu ke waktu, dan memang selalu kita laporkan secara periodik sesuai aturan. Kita dari Sekretariat DPRD DKI siap sukseskan apa yang menjadi cita-cita kita bersama,” katanya usai menghadiri entry meeting Pemeriksaan Interim atas LKPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 secara virtual, Senin (20/12).
Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Setwan tahun 2021, dikatakan Firmansyah, hingga kini terus dihimpun secara vertikal. Termasuk, koordinasi yang dibangun bersama Inspektorat di lingkungan Pemprov hingga jajaran BPK perwakilan DKI Jakarta.
“Makanya kita terus jaga koordinasi-koordinasi seperti ini agar seluruh penyampaian laporan keuangan Sekretariat DPRD tahun 2021 dilakukan transparan dan akuntabilitas sesuai intruksi pak Sekda hari ini,” ungkap Firmansyah.
Sedangkan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menargetkan kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar berperan aktif dalam proses penyusunan LKPD Pemprov DKI tahun 2021 sebagai alas dasar pemberian opini WTP oleh BPK pada akhir Mei 2021.
“Karena kami masih optimis Pemprov DKI akan terus meraih target opini WTP untuk yang kelima kali dari LKPD tahun 2021 yang kita sedang susun bersama,” kata Marullah melalui percakapan virtual di Gedung BPK Provinsi DKI Jakarta.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta Dede Sukarjo berharap agar seluruh penyajian LKPD Pemprov DKI untuk pelaksanaan anggaran tahun 2021 dapat dilaksanakan secara sistematis dan tertib administrasi sebagaimana mestinya.
“Kita akan mulai melakukan pemeriksaan mulai awal tahun 2022, dan kami harap seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terus melaporkan secara tepat waktu sesuai jadwal,” tandas Dede di rapat virtual yang sama. (DDJP/alw)