Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memaparkan 10 program kerja pada Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dalam rapat virtual yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Hadameon Aritonang optimis 10 program kerja yang akan dijalankan pada tahun 2021 mencapai target maksimal.
“Total target kami 10 program yang terdiri dari sasaran strategis tiga program, sasaran khusus empat program, dan sasaran operasional tiga program. Itu akan kami upayakan sehingga semua mencapi target,” ujarnya, Senin (25/1).’
Ia merinci, program-program yang dimaksud dimasukan ke dalam tiga kelompok yakni, pertama sasaran strategis yang meliputi program pewujudan tata kelola dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktifitas aparatur.
“Lalu program peningkatan sasaran tugas dan fungsi DPRD dengan target kami nilainya dapat mencapai angka empat atau penilaian yang sangat baik, juga program peningkatan kualitas pelaksana anggaran dengan target 91%,” tuturnya.
Kedua, yaitu sasaran khususus yang meliputi program uji publik rancangan peraturan daerah (raperda), program tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan target meraih tiga WTP, program rencana strategis komunikasi publik untuk umum dan unggulan perangkat daerah, serta program tata kelola dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Semua program itu target kami 100%, namun untuk tata kelola dan keuangan daerah target kami 81%,” ungkapnya.
Terakhir yaitu sasaran operasional yang meliputi program tindaklanjut seluruh arahan Gubernur, program peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan cara langsung menindaklanjuti keluhan yang masuk, serta peningkatkan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal BPK.
Menanggapi seluruh program tersebut, Plt Asisten Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengaku tidak ada koreksi. Namun ia meminta agar Sekretarian DPRD segera menyelesaikan pembahasan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Tidak ada catatan khusus dari kami. Tapi Pak Setwan untuk pembahasan revisi RPJMD kita, Bappeda sudah menargetkan di bulan Februari harus sudah selesai di DPRD,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)