Pemerataan pendidikan di Jakarta segera terwujud. Seiring dengan pelaksanaan Program Sekolah Gratis yang dimulai pada Juli 2025.
Program tersebut melibatkan ribuan sekolah swasta di Jakarta. Sehingga tidak ada alasan lagi anak-anak putus sekolah akibat orangtua tak punya biaya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, Program Sekolah Gratis di sekolah negeri maupun swasta lebih menyasar kepada masyarakat yang mampu.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah. (dok.DDJP)
“Tahun 2025 itu kita mencoba untuk sekolah gratis swasta,” ujar Ima di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/7).
Program Sekolah Gratis diusulkan karena banyak siswa-siswa yang gagal masuk sekolah negeri, dampak sistem zonasi hingga batasan usia.
Banyak anak-anak Jakarta masuk ke sekolah swasta dengan beban biaya dan tidak menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Hal itu berdampak maraknya siswa tidak mampu menunggak pelunasan biaya sekolah. Ada yang putus sekolah. Terdapat pula yang ijazahnya tertahan.
“Yang seperti ini yang harus kita ubah,” tandas Ima.
Persoalan lain, sambung Ima, penyaluran KJP tidak tepat sasaran. Penggunaan KJP bukan untuk keperluan sekolah.
“Maka itu kita harus tarik ke belakang dulu kenapa kita mau mengusulkan sekolah gratis,” tambah dia.
Ima mengungkapkan, program sekolah swasta gratis sudah dikaji selama dua tahun terakhir.
Sekolah yang disasar dalam program itu, tambah Ima, berada di wilayah padat penduduk dan warga yang kesulitan ekonomi.
“Dan tidak ada orang mampu yang sekolah di tempat tersebut itu yang jadi prioritas,” tandas dia.
Nantinya, grade-grade sekolah swasta dimaksud akan ditingkatkan. “Misal grade 2, grade 3 sampai grade 5,” ungkap Ima.
“Tapi yang pasti, sekolah tersebut harus menjamin walaupun anak tersebut gratis, tapi harus dapat pendidikan yang layak,” tukas Ima. (red)