Program sekolah gratis di negeri maupun swasta diyakini mampu menuntaskan permasalahan Bantuan Sosial (Bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tak tepat sasaran.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/7).
Menurut dia, pemanfatan KJP oleh penerima manfaat sering kali digunakan secara tidak bijak.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. (dok.DDJP)
Bahkan, 80 persen atau 684 siswa menggunakan bantuan ini untuk hal tidak baik.
Selain itu, program sekolah gratis juga dinilai mampu menuntaskan permasalahan ijazah tertahan di sekolah swasta.
Hal itu terjadi lantaran orangtua siswa tak punya cukup uang untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) setiap bulan.
“Salah satu solusinya Tahun 2025 supaya sekolah swasta gratis, itu penting bagi kita,” tegas Jhonny.
“Sehingga nanti persoalan KJP salah sasaran, penahan ijazah, dan pelarangan siswa ikut ujian karena tunggakan uang sekolah tak ada lagi,” tambah dia.
Selain itu, ungap Jhonny, terdapat beberapa orangtua siswa menyalahgunakan KJP untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Hanya memang di level masyarakat, fenomena tentang penyalahgunaan KJP itu bukan untuk masalah fasilitas pendidikan anak-anaknya, tetapi digunakan untuk hal-hal lain. Itu juga jadi perhatian kita,” tandas Jhonny.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, sebanyak 684 siswa yang menggunakan KJP di luar kebutuhan sekolah, sudah dicabut statusnya dari penerima manfaat.
“Kemarin kita baru saja mencabut karena tawuran di Jakarta Timur. Ada 32 anak yang melakukan tawuran, delapan yang masih bersekolah, dan sekitar lima di antaranya sebagai penerima KJP dan itu kita cabut,” ungkap Budi.
Budi mengatakan, Dinas Pendidikan harus berkolaborasi dengan OPD lintas sektor untuk membina, khususnya para siswa agar menjauhi tindakan atau perilaku negatif.
Di antaranya dengan menggandeng Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta.
“Kita juga berkoordinasi dengan Dinas PPAPP dalam rangka mendidik siswa-siswi. Kita sudah bekerja sama dengan Kesbangpol dalam rangka mengatasi kenakalan para pelajar di sekolah,” pungkas Budi. (DDJP/apn/gie)