Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Justin Adrian meminta pemerintah provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memprioritaskan warga yang berdomisili di Jakarta terkait dengan Program Sekolah Gratis baik berstatus negeri maupun swasta.
Menurut Justin, Pemprov DKI harus lebih selektif dengan terlaksananya Program Sekolah Gratis. Sehingga pemerataan pendidikan di Jakarta dapat segera terwujud pada Jul 2025 mendatang.
“Jangan sampai program yang akan dijalankan oleh pemprov tidak memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi mereka yang jadi warga daerahnya sendiri,” ujar Justin saat dihubungi, Kamis (16/1).
Pasalnya, kata Justin, angka putus sekolah di Jakarta masih terbilang tinggi. Berdasarkan data 2022 menunjukkan lebih dari 75 ribu anak mengalami putus sekolah.
“Program sekolah swasta gratis ini juga perlu tepat sasaran. Pemprov harus belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya., jadi ini masalah yang serius, ” ungkap Justin.
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2019-2024 bersama Dinas Pendidikan telah menandatangani kesepakatan kerja atau Memorandum of Understanding (MoU) sekolah swasta mulai pada tahun 2025.
Terlebih lagi antara DPRD dan Pemprov DKI telah sepakat memasukan program tersebut dalam APBD 2025 sebesar Rp2,3 triliun.
Dalam hal ini antara legislatif dan eksekutif tengah mematangkan Program Sekolah gratis lewat Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
Dengan demikian, Justin menegaskan Program Sekolah Gratis di sekolah negeri maupun swasta lebih menyasar kepada masyarakat yang mampu.
“Pemprov harus memastikan kalau program ini menyasar anak-anak yang benar-benar membutuhkannya,” tambah dia. (apn/df)