Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan di DPRD DKI Jakarta semakin mengerucut pada urgensi sekolah gratis bagi masyarakat prasejahtera.
Salah satu fokus utama adalah menggratiskan sekolah swasta di kawasan kumuh. Hal itu dinilai dapat menjadi eskalator sosial ekonomi bagi masyarakat.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar menegaskan, kebijakan sekolah swasta gratis ini akan menjadi bagian penting dari Pansus Pendidikan.
“Masalah sekolah swasta gratis akan menjadi pembahasan penting dalam Pansus, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah kumuh yang membutuhkan,” ujar dia.
Namun, ia juga menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Sebab, masih ada banyak sekolah swasta yang belum bersedia bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam program itu.
“Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu langkah Pemprov untuk merilis daftar sekolah yang akan digratiskan,” tambah dia.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menekankan, pendidikan adalah faktor utama dalam peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Pendidikan adalah pijakan awal bagi anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan. Saat ini, sistem kerja mengharuskan adanya ijazah, sehingga sekolah gratis menjadi solusi penting,” jelas dia.
Selain itu, program ini juga dapat mengatasi kendala sistem zonasi dalam penerimaan siswa.
“Program ini dapat mengimbangi sistem zonasi, yang selama ini menjadi tantangan bagi siswa dari keluarga kurang mampu,” tambah dia.
Menurut informasi yang diterima Anggi, sistem zonasi dalam penerimaan sekolah nantinya juga akan diubah menjadi berbasis domisili.
“Dengan adanya sekolah swasta gratis, anak-anak yang tidak masuk sekolah negeri tetap bisa bersekolah di lingkungan mereka,” ungkap dia.
Politisi kelahiran Medan itu berharap, program itu dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak di kawasan kumuh.
“Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan anak-anak memiliki wawasan lebih luas, keterampilan komunikasi yang baik, dan kesempatan merubah sosial-ekonomi yang lebih besar,” tandas dia.
Program sekolah swasta gratis ini menjadi harapan baru bagi masyarakat prasejahtera di Jakarta.
Jika berhasil direalisasikan, kebijakan ini tidak hanya membantu anak-anak mengakses pendidikan berkualitas, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Jakarta. (all/df)