Komisi E DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong realisasi program sekolah gratis, baik negeri maupun swasta. Terlebih lagi, setiap anak memilik hak memperoleh pendidikan.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyatakan, program pendidikan gratis merupakan bentuk nyata keseriusan Pemprov DKI.
Yakni, pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan selama 12 tahun sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
Dalam Pasal 5 ayat (1) tertulis ‘Warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. (dok.DDJP)
Lalu di Pasal 16 huruf (f) berbunyi ‘Pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar’.
“Sudah sebagai kebutuhan mendesak untuk merealisasikan sekolah gratis. Sehingga wajib beljar 12 tahun bukan hanya sekedar jargon,” ujar Jhonny di gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Tahun 2025, harap Jhonny, Pemprov DKI bisa merealisasikan usulan DPRD agar seluruh anak Jakarta bisa mengenyam pendidikan yang layak, baik di sekolah negeri maupun swasta tanpa biaya alias gratis. Bahkan, diiringi dengan kualitas pengajar serta sarana dan prasarana yang mempuni.
“Maka kami dari komisi E meminta Dinas Pendidikan Tahun 2025 mulai gratiskan sekolah (swasta) tertentu. yang memang disana banyak anak-anak tidak mampu, apalagi di Jakarta Utara itu banyak,” kata Jhonny.
Ia menilai, APBD Jakarta mampu untuk menggratiskan sekolah swasta. Apalagi kuota sekolah negeri masih terbatas. Di tahun 2024, daya tampung untuk SMA hanya 29.000 dan SMK 20.000.
Sementara CPDB-nya mencapai 139.841 orang. Sedangkan di jenjang SMP hanya bisa menampung 71.000 dari 151.000 CPDB.
Artinya, masih ada 170 ribu lebih anak-anak yang harus mendaftar ke sekolah swasta. Sedangkan Pemprov DKI hanya membuka peluang sebanyak 8.426 kuota untuk CPDB mendaftar di sekolah swasta melalui PPDB Bersama.
“Jakarta bisa jadi teladan sekolah gratis, apalagi APBD kita aman. Pendidikan itu merupakan skala prioritas, lewat pendidikan banyak derajat keluarga bisa terangkat,” tukas Jhonny. (DDJP/gie/df)