Dorongan oleh kalangan anggota DPRD DKI Jakarta terkait program sekolah gratis untuk negeri maupun swasta terus bergulir. Hal itu untuk mengantisipasi kesulitan setiap orangtua mencarikan sekolah bagi anaknya ketika tidak lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri.
Anggota Komisi E DPRD Jakarta Abdul Azis Muslim mengatakan, pihaknya terus mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewujudkan sekolah gratis, baik di negeri maupun swasta.
Menurut dia, selayaknya seluruh anak siswa sekolah di Jakarta mendapatkan pendidikan gratis. “Agar seluruh sekolah di Jakarta gratis untuk kepentingan masyarakat,” ujar Abdul Azis Muslim, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Azis Muslim. (dok.DDJP)
PPDB, sambung pria yang akrab disapa Aam itu, selalu menjadi masalah setiap tahun di masyarakat. Pasalnya, tidak semua wilayah Jakarta tersedia sekolah negeri. Keterbatasan sekolah negeri di Jakarta harus dibantu dengan sekolah swasta yang gratis.
“Di wilayah masing-masing artinya RT, RW, maupun kelurahan belum tentu ada sekolah negeri, baik itu SD, SMP, maupun SMA. Artinya, dalam satu kelurahan saja belum tentu memiliki sekolah negeri. Sementara yang ingin masuk ke sekolah negeri itu banyak,” tutur sekretaris Fraksi NasDem DPRD Jakarta itu.
Ia menambahkan, syarat zonasi dalam PPDB juga selalu menjadi masalah warga Jakarta pada saat penerimaan siswa baru. Karena itu, sekolah gratis di seluruh sekolah menghilangkan kendala jarak tempuh bagi siswa sekolah.
Selain itu, tambah Aam, sekolah gratis negeri dan swasta juga mampu meminimalisasi komplain dari orangtua calon siswa. “Saya yakin kalau itu terjadi tidak ada ribut-ribut lagi PPDB deh semuanya gratis di Jakarta,” tukas dia dilansir dari nasdemjakarta.com.
Seperti diketahui, Pemprov Jakarta saat ini tengah mengkaji supaya seluruh sekolah swasta bisa digratiskan. Kajian ini dilakukan untuk pemerataan infrastruktur hingga menambah daya tampung sekolah di Jakarta.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi E DPRD Jakarta M. Hariadi Anwar. Menurut dia, jika hal tersebut bisa diatasi maka persoalan kurangnya kursi pada saat penerimaan siswa baru tidak akan terjadi.
“Kalau memang sudah ada data yang menyebutkan perbandingan data kelulusan dengan ketersedian kursi maka tidak ada persoalan saat PPDB,” tutur Hariadi, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Hariadi Anwar. (dok.DDJP)
Orangtua juga kerap menetapkan standarisasi sekolah favorit. Hal itu juga dinilai menjadi persoalan. Karena itu, Hariadi mendorong agar standarisasi sekolah di swasta dan negeri tidak dibedakan.
Sehingga tidak ada lagi kecenderungan sekolah favorit. “Kalau ada standarisasi sekolah yang sama, baik dari guru-gurunya maupun fasilitas lainnya tidak ada lagi keinginan memilih sekolah favorit,” tandas dia.
Hariadi mengatakan, layanan pendidikan yang baik adalah bagian upaya untuk memajukan masyarakat. Ia mendorong wacana penerapan sekolah swasta gratis di Jakarta secepatnya dilaksanakan.
Apalagi, sambung Hariadi, penyediaan layanan pendidikan kepada masyarakat merupakan kewajiban pemerintah. Kebutuhan pendidikan yang memadai mampu mewujudkan kemajuan masyarakat.
Meskipun, tambah Hariadi, nantinya tidak semua sekolah swasta di Jakarta akan gratis. Sebab, terdapat sekolah-sekolah yang sudah memiliki grade (tingkatan) tertentu.
Namun, sudah menjadi kewajiban pemerintah memajukan kesejahteraan umum termasuk pendidikan masyarakatnya adalah memberikan fasilitas pendidikan kepada warganya. (DDJP/red)