Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI menyediakan layanan psikologis di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Tujuannya, melayani warga yang mengalami gangguan kesehatan mental.
Menurut Thamrin, kebutuhan tersebut sangat diperlukan. Mengingat hasil skrining kesehatan mental tahun 2024 menunjukkan, lebih dari 15 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta berpotensi mengalami gangguan kejiwaan.
Presentase itu setara dengan atau hampir dari 10 ribu pegawai. Hal itu tentunya perlu menjadi perhatian serius dan penanganan secara optimal.
“Ini menjadi perhatian serius. Kehadiran tenaga psikolog di Puskesmas harus dipercepat agar ASN dapat mengakses layanan psikologi secara langsung ketika diperlukan,” ujar Thamrin, Senin (11/8).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin. (dok.DDJP)
Thamrin juga menegaskan agar Dinas Kesehatan berkolaborasi lintas sektor dalam menyediakan layanan psikologis di masing-masing Puskesmas di DKI Jakarta.
Di antaranya dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro SDM guna mendukung kesehatan jiwa dan jasmani ASN.
“Komisi E akan mengawal implementasi program ini agar berjalan efektif dan berkelanjutan. Kesehatan mental birokrasi akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” tegas politisi PKS itu.
Sebelumnya, Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati menargetkan, seluruh Puskesmas memiliki layanan psikologi pada tahun 2025.
Langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan layanan kesehatan mental di tingkat primer.
“Tahun ini kami targetkan semua puskesmas memiliki psikolog. Jadi puskesmas benar-benar bisa memberikan layanan kesehatan mental, termasuk layanan berhenti merokok dan konseling lainnya,” tandas Ani. (apn/df)