Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu menyarankan Aplikasi ALPUKAT BETAWI menambahkan fitur pengaduan untuk menerima komplain warga yang terdampak program tertib administrasi kependudukan.
Pasalnya, Simon menerima hingga ratusan keluhan warga yang terimbas penghapusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) lantaran dianggap sudah tidak berdomisili di Jakarta.
Harapan dia, pemanfaatan Aplikasi ALPUKAT BETAWI bisa memudahkan warga dan memangkas waktu mengurus penyelesaian komplain warga.
Anggota Komisi a DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu. (dok.DDJP)
“Merekomendasikan pemutakhiran data secara online melalui aplikasi khusus ALPUKAT BETAWI agar bisa akses langsung pelayanan dokumen kependudukan cepat dan akurat,” ujar Simon, Jumat (31/5).
Namun sebelum menerapkan itu, harap ia, dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga banyak warga yang mengetahui manfaat dari Aplikasi ALPUKAT BETAWI itu.
“Pemutakhiran data secara online perlu disosialisasikan lebih masif lagi, agar lebih banyak warga yang memanfaatkannya” ungkap Simon.
Diketahui saat ini Dinas Dukcapil DKI tengah melakukan program tertib administrasi kependudukan. Sementara untuk pengaduan komplain, telah disiapkan Posko Aduan Penonaktifan NIK di setiap kelurahan dan nomor whatsapp 081318882047. (DDJP/gie/rul)