Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Kesehatan terus mengoptimalkan pelayanan bagi warga. Salah satunya dengan menonjolkan layanan khusus.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria berharap dengan layanan khusus itu dapat mendongkrak penyerapan anggaran yang selama ini belum optmial. Meski secara garis besar penyerapan layanan RSUD pada Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2019 telah cukup baik.
“Penyerapan Dinkes tahun 2019 sudah cukup maksimal. Tapi perlu ada layanan unggulan (khusus), supaya ada ikon yang menonjol di masing-masing RSUD. Selain agar lebih terfokus pengobatannya, juga mempermudah masyarakat menemukan tempat untuk pengobatan penyakit yang diderita,” ujarnya dalam rapat kerja pembahasan P2APBD tahun 2019 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (31/8).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, penyerapan APBD RSUD di sepanjang tahun 2019 mencapai Rp6,76 triliun atau 90,04% dari total anggaran sebesar Rp7,51 triliun. Hanya saja, Iman menyoroti serapan anggaran RSUD Cipayung yang hanya sebesar 75,61%.
“Kita berharap RSUD Cipayung bisa fokus pada perawatan bayi dan memiliki ruangan ICU PICU (Pediatric Intensive Care Unit), dan NICU (Neonatal Intensive Care Unit), karena saya tahu saat ini masih sangat minim,” katanya.
Dilokasi yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti menjelaskan bahwa rendahnya penyerapan pada RSUD Cipayung karena RS ini baru beroperasi dua tahun terakhir, dan sedang berproses dalam pengembangan layanan.
“Pastinya kami terus evaluasi agar RSUD Cipayung bisa meningkatkan performa kinerja, terutama mengidentifikasi layanan yang paling dibutuhkan warga disitu. Apalagi itu dekat juga dengan RS Adhyaksa, makanya mereka masing-masing harus mampu mengidentifikasi layanan unggulan,” ucapnya.
Tak hanya itu, Widyastuti juga memastikan tahun ini seluruh RSUD dan Puskesmas masih dalam proses meningkatkan pelayanan, sehingga angka komplain dapat menurun dan angka kepuasan meningkat.
“Kita sedang belajar dari sisi Hospitality, dan akan mengundang narasumber dari sisi menejerial untuk mempelajari cara menghadapi keluhan pelanggan. Juga ada pakar komuniksi untuk memberikan penyuluhan keseluruh orang yang bertugas di RSUD dan Puskesmas,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)