Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta Uwais El Qoroni dalam rapat paripurna menyampaikan pandangan umum terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (26/5).
Yakni, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Dalam pandangannya mengenai Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029, Fraksi PKB meminta Pemprov DKI Jakarta agar memprioritaskan keterlibatan kelompok marginal dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas dan Suku Dinas.
Tentu hal itu bertujuan agar mendapatkan kemanfaatan ekonomi yang berkualitas secara nyata.
“Sehingga berpeluang meningkatkan martabat hidupnya, meraih kesejahteraan, dan menjadi bagian dari solusi terhadap masalah pengangguran, kriminalitas dan konflik sosial,” ujar Uwais di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Mengenai Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Fraksi PKB meminta Pemprov DKI Jakarta segera merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
Tujuannya untuk memperkuat dan mempercepat terwujudnya pendidikan berkualitas.
“Kami menilai Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini sudah cukup memenuhi harapan untuk dapat menjamin peningkatan mutu, pemerataan akses layanan pendidikan, pemanfaatan teknologi,” jelas Uwais.
Mengenai Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Fraksi PKB meminta Pemprov DKI Jakarta membuat regulasi terkait larangan membeli atau mengonsumsi rokok di bawah usia 18 tahun.
Mengingat fase pada umur tersebut paling mudah diajak untuk menjauhi rokok dibanding dengan orang dewasa.
“Upaya ini bisa berjalan baik jika melibatkan orangtua dan lingkungan sekitar serta kelompok yang relevan, seperti para musisi atau pemain bola yang selama ini menjadi idola kalangan anak dan remaja ini,” jelas Uwais.
“Sambil terus menggencarkan kampanye bahaya rokok bagi anak dan remaja melalui berbagai cara yang persuasif dan menarik,” tukas dia. (apn/df)