Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong revisi regulasi perparkiran untuk menutup kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dan memperbaiki tata kelola parkir.
Ketua Pansus Perparkiran Jupiter menjelaskan, Pansus menemukan sejumlah aset Pemprov DKI dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Tanpa perjanjian kerja sama yang sah.
“Banyak operator ilegal beroperasi. Mereka tidak membayar pajak ke kas daerah,” ujar Jupiter di Balaikota DKI Jakarta, Senin (17/11).
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter. (dok.DDJP)
Ia menilai, kebocoran PAD berdampak pada berkurangnya potensi pendanaan publik. Padahal, sektor parkir dapat menopang program sosial. Seperti KJP dan KJMU, hingga pembangunan sekolah dan rumah sakit.
Jupiter juga menegaskan, Perda Nomor 5 Tahun 2012 sudah tidak relevan dengan sistem perparkiran modern yang berbasis pembayaran digital.
“Sekarang sistem harus digital dan cashless,” ungkap Jupiter. (all/df)