Warga di Kecamatan Pasar Minggu, Jagakarsa dan Ciganjur, Jakarta Selatan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengawasi proses pendistribusian subsidi pendidikan di program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Hal tersebut disampaikan langsung warga di tiga kecamatan pada masa reses anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan. Ia mengatakan, pengawasan secara ketat diperlukan mengingat banyak peserta didik yang pada perjalannya diputus kepesertaannya.
“Selain itu ada juga laporan, ada sekolah yang menaikan uang SPP. Yang tadinya misal Rp80 ribu setelah ada KJP menjadi Rp130 ribu sehingga mereka tidak bisa menabung dari dana KJP tersebut,” ujarnya di gedung DPRD DKI, Kamis (24/1).
Sereida menjelaskan penerima KJP Plus di tahun 2018 tercatat sebanyak 872 ribu siswa dengan anggaran sekitar Rp3,97 triliun. Ia merinci, nilai KJP Plus untuk SD sekitar Rp250 per bulan, SMP Rp300 ribu per bulan, SMA Rp420 ribu per bulan dan SMK Rp450 ribu per bulan.
Sereida menyatakan permasalahan KJP Plus di tiga titik resesnya akan menjadi catatan khusus Dewan untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan selaku pemegang regulasi serta Bank DKI sebagai operator pembiayaan KJP Plus.
“Karena banyak juga warga atau nasabah pemegang KJP Plus rekeningnya berkurang, dan kita sudah minta warga disana untuk meminta print out sebagai bukti kalau dana yang mereka miliki ada pengurangan disana. Itu yang akan kita cari tahu titik permasalahannya,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)