Warga Kemang, Jakarta Selatan mengeluhkan bantuan permodalan usaha, fasilitas jaminan kesehatan, hingga subsidi pendidikan pada masa reses DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nawawi menyampaikan, warga mengakui telah mendapatkan sejumlah materi berwirausaha yang disampaikan langsung Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP). Namun, hingga kini warga yang telah berstatus pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) itu belum pernah mendapatkan bantuan permodalan.
“Karena itu lah kesulitannya. Pemerintah diminta membantu sekurang-kurangnya dapat mengikuti bazar, meski tetap membutuhkan modal seperti sewa tenda,” ujarnya, Senin (4/2).
Warga, dikatakan Nawawi juga mengeluhkan soal pelayanan bagi peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kondisi tersebut kebanyakan dialami bagi peserta kelas 3 yang sangat jarang mendapatkan kamar perawatan ketika sakit.
“Masalahnya adalah jumlah pemegang kartu BPJS yang diberikan kelas 3 itu tidak sesuai dengan jumlah tempat tidur yang disiapkan rumah sakit,” ungkapnya.
Mengenai subsidi pendidikan pada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, sambung Nawawi, masih banyak dikeluhkan warga lantaran tak tepat sasaran. Menurut warga banyak warga kalangan mampu mendapatkan KJP, sementara warga kalangan tidak mampu justru tak terdata.
“Masalah ini harus diselesaikan. Kalau perlu ganti namanya menjadi kartu jakarta miskin agar masyarakat kaya malu menerimanya,” tandas Nawawi. (DDJP/nad/oki)