Kalangan legislator mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) secara serentak.
Pendaftaran berlangsung mulai 23-26 Juni 2025 di 239 kelurahan. Tersedia sebanyak 1.023 formasi. Mengisi posisi yang kosong.
Hal itu, menurut Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti, wujud transparansi. Termasuk upaya pemerataan kesempatan kerja bagi warga.
“Khususnya, (warga-Red) yang tinggal di wilayah masing-masing,” ujar Zahrina, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti. (dok.DDJP)
Zahrina berharap proses rekrutmen ini berjalan adil, transparan, dan akuntabel.
Ia berharap, proses rekrutmen mampu menjaring tenaga kerja dengan etos kerja tinggi.
Tak kalah penting, calon petugas yang berkomitmen dan berdedikasi.
Tentunya dalam menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan Kota Jakarta.
“PPSU adalah ujung tombak pelayanan publik di tingkat akar rumput,” kata politisi PKS itu.
Karena itu, sambung Zahrina, petugas PPSU harus mendapat dukungan penuh.
Termasuk pelatihan yang memadai dan perlindungan kerja yang layak.
“Semoga proses ini melahirkan petugas PPSU yang berkualitas dan dicintai masyarakat,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono.
Rekrutmen PPSU, merupakan program yang berdampak langsung dalam menekan angka pengangguran.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono. (dok.DDJP)
Namun, Alia mengingatkan agar proses perekrutan memprioritaskan warga DKI Jakarta.
Terutama, warga yang berdomisili dekat dengan lokasi kerja.
Hal itu penting untuk menunjang efektivitas dan kualitas kinerja petugas PPSU.
Selain itu, lanjut Alia, Pemprov DKI perlu memastikan kredibilitas dan kemampuan calon petugas PPSU.
“Sesuai dengan kebutuhan dan standar instansi penerima,” kata Alia.
Ia juga menyarankan agar rekrutmen ini lebih memberdayakan masyarakat dari kalangan ekonomi Bawah.
Dengan demikian, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. (red)