DPRD Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, Senin (2/10/2017).
Anggota DPRD, Meity Magdalena Ussu saat membacakan rekomendasi mengatakan, untuk bidang pemerintahan antara lain masing-masing SKPD untuk meningkatkan kinerjanya khususnya yang berkaitan dengan semua program yang telah direncanakan dan disepakati oleh DPRD. Hal ini mengingat penyerapan anggaran yang maksimal dan optimal diharapkan mampu mendorong percepatan pencapaian target pembangunan.
Kepada masing-masing SKPD melalui BAPPEDA untuk dapat mensingkronkan seluruh program dan kegiatan agar dapat terintegrasi, sehingga program dan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai rencana dan menghapus ego sektoral di masing-masing SKPD. Selain itu hingga saat ini masih terdapat 14 kantor kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang belum memenuhi standar, sehingga mengganggu pelayanan prima.
Untuk bidang perekonomian dan keuangan, pengembangan pasar di DKI Jakarta yang masih melakukan revitalisasi bangunan Pasar Jaya tanpa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dari program atau aplikasi yang berbasis teknologi mengingat kecenderungan masyarakat Jakarta yang lebih menggunakan teknologi informasi untuk membeli sesuatu tanpa perlu pergi ke pasar atau toko modern. Selain itu keberadaan BUMD bisa menjadi alternatif dan solusi untuk merekrut tenaga kerja putra putri daerah.
Selanjutnya, bidang pembangunan antara lain agar penggunaan APBD dapat lebih efektif, DPRD mendukung pengadaan barang dan jasa melalui Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dengan sistim e-katalog. Melalui upaya ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin mampu menjaga akuntabilitas dalam proses perencanaan.
DPRD mengharapkan kedepan agar tidak terjadi miss comunication antara BPBJ dengan instasi terkait dalam pencantuman nomenklatur yang mengakibatkan tidak terserapnya anggaran perlu dilakukan koordinasi sebelum dilakukan proses pelelangan.
Sementara dalam penanganan sampah, DPRD memberikan apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan dan memperluas sentra 3R (reduce, reuse, recyle) di lima wilayah kota, agar kedepan dapat di kembangkan dan diperluas jangkauannya.
Sedangkan dalam bidang kesejahteraan, DPRD mengapresisasi program KJP (kartu Jakarta Pintar) yang telah direalisasikan sejak tahun 2013 dalam rangka membantu siswa di wilayah DKI Jakarta dan terus memantau pelaksanaan program ini karena masih ditemui penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
DPRD juga merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar rumah sakit swasta di wilayah DKI Jakarta dapat seluruhnya melayani pasien BPJS tanpa terkecuali dan mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengatur hal tersebut.
Selain itu, perlu diberdayakan kembali keluarga miskin dan PMKS potensial dengan memberi bantuan pekerjaan atau lapangan pekerjaan agar dapat menghidupi diri dan keluarganya.
DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada tiga pimpinan Provinsi DKI Jakarta selama masa jabatan 2012-2017, yaitu Joko Widodo, Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Ketiga pimpinan tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, hingga hasilnya dapat kita rasakan bersama oleh masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
Rapat Paripurna Istimewa dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, H. Prasetio Edi Marsudi dan dihadiri Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. (red)