Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta mengundang ahli air dan ahli perkotaan untuk memberikan rekomendasi di penanganan banjir Ibukota. Solusi paling jitu menurut para ahli, Pemerintah Provinsi harus fokus pada normalisasi sungai yang membelah Jakarta dan memberi perhatian lebih pada kawasan langganan banjir.
Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Zita Anjani mengatakan, kehadiran para ahli sangat diperlukan untuk membantu Pansus memberikan rekomendasi yang ideal pada penanganan banjir Ibukota. Seluruh saran pun dikatakan Zita sudah dicatat seluruhnya.
“Kita mengundang rapat tiga ahli, kita sudah catat poin-poin penting yang disampaikan. Dengan rekomendasi yang diberikan ini, Pansus Banjir insyaAllah bisa bekerja lebih cepat,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10).
Meski demikian, Pansus tetap mendorong agar Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) menyusun kajian mengenai indikator keberhasilan dari rencana program penanganan banjir kedepan. Termasuk program penanganan banjir yang telah dilaksanakan.
“Misalnya Pemprov DKI beli pompa, toa, pelebaran lahan, bikin polder itu apa dampaknya terhadap banjir? Mengurangi atau tidak? Selama ini tidak dimasukkan indikator keberhasilannya. Jadi belanja-belanja saja. Makanya kami mengusulkan harus ada master plan yang integrated dan sertakan didalamnya indikator keberhasilan itu,” ungkapnya.
Dalam pandangannya ahli hidrologi Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali mengatakan, normalisasi sungai menjadi satu-satunya solusi untuk menanggulangi masalah banjir di Ibukota. Meski demikian, ia menyarankan agar program kerja tersebut dilaksanakan di triwulan pertama tahun 2021.
“Sekarang kita sudah masuk musim penghujan, untuk rekomendasi penanggulangan banjir nanti dulu. Yang paling penting saat ini bagaimana kita bisa membuat para korban banjir nantinya dapat tempat yang aman dan nyaman saat kondisi penyebaran virus corona ini. Saya sarankan Pemprov menempatkan mereka di Hotel karena saat ini kita tidak bisa membuat penampungan seperti sebelumnya. Protokol kesehatan harus diutamakan,” terangnya.
Sementara itu Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menilai saat ini mitigasi banjir yang dilaksanakan Pemprov DKI belum optimal. Dengan demikian, ia menyarankan agar Dinas SDA menempatkan pompa mobile di kawasan prioritas rawan banjir. Ini penting dilakukan mengingat upaya mitigasi dengan proyek pengerjaan fisik tidak mungkin dilakukan lagi di saat Jakarta masuk dalam musim penghujan seperti saat ini.
“Siapkan apa saja peralatan untuk mengejar performa tersebut. Target kita dalam waktu dekat, kita fokus dulu pada penanganan saat banjir. Kapasitas pompa harus ditambah, petugas lapangan ditambah. Kongkritnya petakan dulu wilayah langganan banjir yang surutnya paling lama, kita push di wilayah itu,” ungkapnya.
“Kita harus bisa tetapkan pengeringannya berapa hari untuk mengurangi penderitaan korban, kita tetapkan minimal pengeringan kurang dari empat hari. Lalu untuk genangan, targetnya sejam harus bisa surut,” tambah Yayat.
Di sisi lain, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai Pemprov DKI Jakarta perlu merencanakan dengan matang mitigasi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka panjang Pemprov DKI perlu serius melaksanakan apa yang telah dikatakan dua ahli sebelumnya. Sementara, mitigasi jangka panjang, normalisasi 13 sungai perlu dilaksanakan secara simultan. Pengerjaan itu pun perlu dibarengi dengan perawatan waduk, situ, dan embung yang ada.
“Minimal target pembenahan 13 sungai itu 1-2 sungai saja pertahun. Lalu empat sungai seperti Ciliwung, Pesanggrahan, Angke dan Sunter bisa dikerjakan oleh Pemerintah Pusat. Kalau itu bisa kita laksanakan, banjir bisa kita atasi,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)