Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang direhab total menggunakan anggaran tahun 2024 harus dievaluasi secara menyeluruh.
Sebab setelah dilakukan peninjauan, masih terdapat beberapa bangunan yang belum siap untuk difungsikan.
Misalnya, masih adanya bangunan yang bocor, saluran pembuangan yang bermasalah, toilet yang tergenang air serta tembok yang retak-retak.
Masing-masing sekolah tersebut yakni, SDN 05 Kelurahan Grogol, SDN 04 Kembangan Utara 04 Pagi dan SMPN 291 Jakarta, SDN Duri Pulo, SDN Cikini.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani (tengah). (dok.DDJP)
Mengenai hal itu, Koordinator Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rany Mauliani meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengevaluasi kontraktor sebelum sebelum serah terima pembangunan gedung sekolah.
“Saya menekankan, sekolah-sekolah yang akan direhab total tolong kontraktornya dievaluasi,” ujar Rany di SDN 04 Kembangan Utara 04 Pagi dan SMPN 291 Jakarta, Rabu (28/5).
Lebih lanjut, sambung Rany, bangunan-bangunan yang terbukti bermasalah itu sangat berpotensi membahayakan siswa saat sedang melaksanakan pembelajaran di sekolah. Sehingga diperlukan perbaikan agar bangunan yang bermasalah segera teratasi.
“Jadi ini akan dibangun sekolah. Walaupun nggak ada anak bapak ibu sekalian di sini, tapi pikirkan ada anak orang lain. Mereka bisa celaka, kalau ada celaka sama mereka bisa panjang urusannya,” jelas Rany.
“Sekolah ini buat anak-anak, jadi ayo dong kalau mau ngasih anak Itu yang terbaik. Jadi membangun harus dengan hati,” tambah dia.
Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta Yudha Permana.
Yudha menyampaikan masih banyak terjadi beberapa bangunan sekolah yang jauh dari layak difungsikan. Sehingga membahayakan siswa saat sedang bersekolah.
Untuk itu, Yudha meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar segera mengevaluasi kontraktor di beberapa gedung sekolah yang masih bermasalah.
“Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi dan minta tolong ini segera diperbaiki Sebelum serah terima,” ujar Yudha.
“Jadi quality control-nya harus benar-benar dijaga, jangan serah terima sebelum dicek kualitas kontrolnya,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko menyadari adanya kerusakan-kerusakan pada bangunan sekolah setelah melakukan peninjauan bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta.
Dengan demikian, Sarjoko memastikan akan segera mengevaluasi menyeluruh mulai dari perencanaan hingga perbaikan bangunan sekolah yang masih bermasalah.
Sehingga sebelum serah terima bangunan sekolah dipastikan bangunannya sudah layak difungsikan.
“Tentu ini menjadi tanggung jawab kami untuk bisa segera diperbaiki,” jelas Sarjoko.
“Kebetulan ini juga masih asa pemeliharaan, sehingga masih menjadi tanggung jawabnya pelaksana untuk bisa mengembalikan kondisi gedung sekolah sebagaimana mestinya,” pungkas dia.
Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta pernah menyinggung keterlambatan pembangunan gedung sekolah dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 11 April 2025.
Apalagi dalam lama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DKI Jakarta, proyek tersebut masuk bagian darj enam paket ‘Jasa Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah Tahun 2024 Paket 1’ yang dimenangkan tendernya oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak sebesar Rp.262 miliar. (apn/df)