Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Pemerintah Kota Jakarta Selatan memprioritaskan rehabilitasi kantor Kecamatan Mampang Prapatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD tahun anggaran 2021.
Upaya tersebut dinilai Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono perlu dilakukan mengingat kondisi kantor yang kini jauh dari kata layak untuk melayani masyarakat. Terlebih, kantor di Jalan Mampang Prapatan XII itu menjadi langganan banjir.
“Itu menjadi mendesak karena Kantor yang tidak representatif. Pertama itu adalah daerah banjir, mungkin sekarang ketika ada genangan bisa langsung tertangani. Tapi kalau tiba-tiba ada gangguan sanitasi gimana? Tempat parkirnya kecil, jalan aksesnya hanya muat satu mobil,” ujarnya usai rapat pembahasan KUA-PPAS 2021 di Bogor Jawa Barat, Senin (16/11).
Menurutnya Pemkot Jakarta Selatan harus serius dalam mengeksekusi rehabilitasi kantor Kecamatan Mampang. Sebab wacara rehabilitasi sudah dua tahun berturut-turut dianggarkan, dan selalu gagal.
“Silahkan diajukan. Sekarang waktunya untuk menentukan pagu Komisi A, jadi kita harus maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Apalagi program ini sudah dua tahun tertunda. Tahun 2019 dianggarkan Rp120 miliar tetapi terkena efisiensi, lalu 2020 kita prioritaskan dengan anggaran Rp90 miliar namun terkena refocusing akibat pandemi Covid-19. Jadi tahun ini harus diajukan kembali,” jelasnya.
Ia mengaku sangat setuju apabila Pemkot Jakarta Selatan mengajukan usulan tambahan dana untuk perencanaan rehab total Kantor Camat Mampang Praptan sebesar Rp600 juta dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021.
“Ini menjadi mendesak karena Kantor (Camat Mampang) tidak representatif. Tahun ini harus dapat lahan karena plotnya anggaran cukup besar. Sehingga nanti bisa lebih optimal melayani warga, karena standar pelayanan yang baik bukan hanya manusianya (SDM) saja. Tapi tempatnya juga harus baik,” tutur Mujiyono.
Hal tersebut juga diungkapkan oleh dua anggota Komisi A DPRD DKI lainnya, yakni Lukmanul Hakim dan Purwanto. Mereka meminta Pemkot Jakarta Selatan memperjuangkan pengusulan perencanaan dan anggaran untuk mencari lahan yang layak dijadikan Kantor Camat Mampang Praptan.
“Itu harus diajukan kembali, supaya kantor itu lebih bagus. Saya usul agar pak Walikota mengajukan untuk pembelian tanah dahulu di tahun ini,” ungkap Lukmanul.
“Alasan untuk itu (Kantor Camat Mampang) agar segera dibangun, karena banjir dan sempit akses. Sehingga ini menjadi rekomendasi utama komisi A. Kami dorong Pemkot Jaksel cari tanah yang bagus, yang jalannya luas, bebas banjir, mudah diakses warga dengan kendaraan umum pastinya,” ungkap Purwanto.
Sementara Walikota Jakarta Selatan Marullah Matali mengaku siap melakukan perencanaan untuk mencari lahan yang berlokasi strategis di kawasan Mampang apabila Pagu Komisi A mencukupi.
“Kita mau lihat dulu apakah perekonomian kita sudah stabil atau belum. Kalau kondisinya memungkinkan, kita pasti alokasikan itu, karena sudah dua tahun berturut itu belum bisa dieksekusi,” ucapnya.
Namun Marullah menuturkan bahwa ada tiga Kantor Kelurahan di wilayahnya yang lebih layak diprioritaskan untuk pembangunan ataupun rehab tahun 2021 dibandingkan Kantor Camat Mampang Prapatan, yakni Kantor Lurah Pasar Manggis, Kantor Lurah Selong, dan Kantor Lurah Kebagusan.
“Kantor Camat Mampang itu saat ini masih ada, hanya saja berada dijalan yang kecil aksesnya. Lalu daerahnya juga berada di cekungan. Tapi saya yakin diawal Januari nanti itu tidak terlalu bermaslah. Makanya saya harus pertimbangkan lagi apakah anggaran kita sudah pulih atau belum. Sebab masih ada kantor lain yang butuh penanganan,” tuturnya.
Marullah menjelaskan tiga Kantor Lurah perlu menjadi perhatian khusus tahun ini sebab telah dilakukan pembongkaran bangunan, dan saat ini menyewa lahan agar pelayanan publik tetap berjalan normal.
“Kantor Lurah Selong, Pasar Manggis dan Kebagusan sudah kita bongkar, tapi karena anggaran kemarin kena refocusing, nah 2021 harus kita prioritaskan dahulu karena angkanya tidak terlalu besar,” jelasnya.
Dilokasi yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati juga meminta agar Komisi A merekomendasikan rehab dan pembangunan kantor Lurah dan Camat yang belum memiliki standar kelayakan yang mempuni.
“Terkait rehab kantor Camat Lurah, memang ada sekitar 28 kantor yang belum standar. Bila memungkinkan ini bisa menjadi perhatian Komisi A untuk memberikan rekomendasi agar kantor Kecamatan dan Kelurahan bisa memiliki standar kelayakan yang baik,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)