Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-80, DPRD DKI Jakarta mendukung penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewujudkan pemerataan sosial. Khususnya, keberpihakan bagi warga kurang mampu.
Demikian diungkapkan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/8).
Ia menilai, disparitas sosial semakin nyata antara warga dengan menyandang status sosial sebagai orang kaya dengan warga yang kurang mampu.
Untuk itu, Jhonny menegaskan, pengalokasian dana APBD DKI Jakarta seharusnya fokus untuk warga kurang mampu. Dalam bentuk pemberian subsidi. Seperti, Program Sekolah Gratis dan penebusan ijazah.
Termasuk pemberian insentif untuk pemimpin di tingkat bawah dan aktivis, seperti Dasawiswa. Langkah-langkah afirmatif sangat patut didukung.
“Kalau pembangunan hanya membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin makin tertinggal, berarti fungsi pemerintah itu gagal,” ujar Jhonny.
Pemprov DKI Jakarta, sambung wajib, memprioritaskan dana APBD untuk kesejahteraan masyarakat. Khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan.
Sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan sosial, apalagi tantangan DKI Jakarta menjadi kota global. “Ya, itu harus menjadi skala prioritas,” tandas Jhonny.
Dengan begitu, harap Jhony, memasuki 80 tahun Kemerdekaan Indonesia, bila direfleksikan dalam pembangunan Kota Jakarta dapat difokuskan pada aspek kesejahteraan masyarakat.
Tentunya dengan memprioritaskan asas berkeadilan bagi warga kurang mampu. “Skala prioritas harus jelas,” tutur dia.
Ketika aspek keadilan sosial lebih diperhatikan oleh pemerintah melalui APBD yang berpihak kepada masyarakat kecil, tambah politisi PDI Perjuangan itu, maka Jakarta akan semakin baik.
“Dari sisi keamanan dan semangat gotong royong,” tegas Jhonny.
Jhonny berpendapat, kemerdekaan yang sesungguhnya tercipta pada saat seluruh warga dapat menjalani kehidupan tanpa ada sekat.
Maka, terwujud kehidupan yang lebih bermakna dan sejahtera sesuai nilai dan norma yang berlaku.
“Tidak boleh lagi ada jurang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin. Pembangunan harus menciptakan keadilan,” pungkas dia. (apn/df)