Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia (HUT RI) ke-80 pada 17 Agustus 2025, DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah provinsi meningkatkan pelayanan, penataan ruang publik, hingga penguatan pelayanan berbasis digital.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/8).
Menuju 80 tahun Kemerdekaan Indonesia, menurut dia, DKI Jakarta berada di persimpangan sejarah dan masa depan sebagai ibukota negara. Apalagi tantangan ke depan akan beralih status menjadi kota global.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta perlu memprioritaskan pengembangan infrastruktur digital. Tujuannya meningkatkan posisi Jakarta sebagai indeks kota global dari 74 menjadi 50 pada 2030.
“Di tengah proses pemindahan ibukota ke IKN Nusantara, Pemprov DKI Jakarta seharusnya mempercepat pembangunan infrastruktur, penataan ruang publik, dan penguatan layanan berbasis digital,” ujar Alia.
Momentum HUT RI ke-80, sambung politisi Partai Golkar itu, dapat dijadikan refleksi dan transformasi pemerintahan ke arah yang lebih maju dan modern.
Dalam hal ini melibatkan perubahan mendasar dalam perencanaan infrastruktur hingga kehidupan perkotaan. Sehingga Jakarta tidak lagi dikenal sebagai simbol pemerintahan.
“Tetapi sebagai kota yang terus berkembang menuju keberlanjutan dan modernitas,” ungkap Alia.
Selain itu, Alia mendorong Pemprov DKI Jakarta agar mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis. Seperti pembangunan moda transportasi MRT, pengendalian banjir, hingga kawasan ramah lingkungan.
Dengan demiian, Jakarta memenuhi syarat-syarat sebagai kota global. “Proyek-proyek strategis itu nantinya akan menjadi bagian dari wajah baru Jakarta,” jelas Alia.
Setelah Jakarta tak lagi menjadi ibukota negara, sambung Alia, akan tetap menjadi pusat kota yang mampu berdaya saing secara global.
“HUT RI ke-80 menjadi panggung untuk menegaskan bahwa meski tak lagi menyandang status ibukota negara, Jakarta tetap menjadi pusat peradaban yang membanggakan,” pungkas dia. (apn/df)