Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yusuf mendorong realisasi Program Sekolah Gratis baik berstatus negeri maupun swasta.
Tentunya, Program Sekolah Gratis tidak mengurangi standar kualitas pendidikan nasional. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya tanpa mengeluarkan biaya.
Terpenting, menurut Yusuf, pada saat Program Sekolah Gratis terealisasi, para guru memberikan pengajaran kepada siswa secara optimal.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yusuf. (dok.DDJP)
Dengan kata lain, pengajaran yang diberikan kepada siswa tidak mengurangi standar operasional prosedur (SOP) yang sudah berjalan.
Justru, sambung Yusuf, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan agar dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul, produktif, dan sejahtera.
“Jangan sampai volume mengajarnya dikurangi,” ujar Yusuf di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/1).
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2019-2024 bersama Dinas Pendidikan telah menandatangani kesepakatan kerja atau Memorandum of Understanding (MoU) sekolah swasta mulai pada tahun 2025.
Terlebih lagi antara DPRD dan Pemprov DKI telah sepakat memasukan program tersebut dalam APBD 2025 sebesar Rp2,3 triliun.
Yusuf berharap, Program Sekolah Gratis dapat menghilangkan kekhawatiran orangtua siswa terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Jadi, orangtua murid ini yang penting sekolah gratis,” tandas dia.
Ia juga berharap, sekolah gratis terlaksana pada Juni 2025. Hal itu akan memutus ketimpangan sosial.
Program sekolah gratis dapat dimatangkan lewat revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
“Harapannya, anak-anak di Jakarta tidak putus sekolah,” pungkas Yusuf. (apn/df)