Realisasikan Pembangunan Deep Tunnel untuk Atasi Banjir

March 6, 2024 11:02 am

Rencana pembangunan Deep Tunnel atau terowongan multi guna diwacanakan sejak tahun 2007. Pembangunan terowongan itu bertujuan sebagai salah satu infrastruktur mengatasi banjir di Jakarta. Sayangnya, hingga kini tak kunjung terealisasi.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi menilai, terowongan multi guna deep tunnel jika direalisasikan mampu menangani permasalahan banjir di Jakarta untuk jangka panjang.

Oleh karena itu, ia meminta Pemprov DKI mempertimbangkan kembali rencana pembangunan deep tunnel yang sempat digegas pada tahun 2007 silam.

“Kita mungkin perlu mempertimbangkan lagi membangun tunnel bawah tanah agar air itu (banjir-red) bisa langsung terkirim ke utara, ke waduk yang sudah disiapkan disitu,” ujar Dedi di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/3).

Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta memang pernah merencanakan pembangunan terowongan multi fungsi di era Gubernur Sutiyoso dan sempat digaungkan kembali oleh Gubernur Joko Widodo.

Namun kandas karena berbagai alasan teknis. “Ini terobosan yang harus membutuhkan perencanaan jangka menengah. Tapi kan kita sudah ada upaya untuk itu (sebelumnya),” kata dia.

Menurut Dedi, yang perlu dibicarakan antara eksekutif dan legislatif untuk merealisasi pembangunan terowongan multi fungsi itu yakni soal pembiayaan. Sebab biaya pembangunan yang dulu pernah direncanakan pasti berbeda dengan besaran biaya saat ini.

“Saya kira ini tinggal pembicaraan aspek penganggarannya. Itu akan sangat membantu. Ini kan satu solusi yang terlambat daja sebenarnya. Ada semacam kesulitan detail tata ruangnya tapi sudah bisa diatasi dengan aturan tata ruang yang baru,” tutur dia.

Selain itu, biaya pembangunan juga tidak sepenuhnya menggunakan APBD DKI Jakarta. Sebab pemerintah pusat diyakini juga akan mengambil porsi pembiayaan sehingga pembangunan deep tunnel itu bisa segera dilaksanakan.

“Kalau untuk budget, kita akan bicara dengan pemerintah pusat. Karena kepentingan Jakarta juga adalah kepentingan pemerintah pusat. Uang yang beredar di Jakarta juga ngalirnya ke pusat, juga jadi wajar kalau Jakarta juga mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Saya yakin pemerintah pusat sudah memikirkan itu dan saya yakin kita siap,” tandas dia. (DDJP/bad/gie)