Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri Rapat Koordinasi PGRI DKI Jakarta dalam rangka penguatan organisasi.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Kampus C Universitas Indraprasta PGRI, Depok Jawa Barat, Sabtu (9/8).
Dalam kesempatan itu, Khoirudin menyampaikan, negara wajib memenuhi hak pendidikan untuk masyarakat.
Kebijakan itu bukan hanya dalam sebatas pendidikan formal tetapi informal dan nonformal.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (DDJP/apn)
Saat ini, sambung Khoirudin, 24 persen alokasi APBD DKI Jakarta untuk pendidikan hanya menyentuh pendidikan negeri.
Pelayanan untuk sekolah swasta belum setara dengan negeri.
“Jadi, ini yang harus kita tingkatkan. Terutama dalam hal gaji guru swasta,” ujar Khoirudin.
Meski gaji swasta menerima hibah sebesar Rp550 ribu per bulan, kata dia, belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak.
Jika dibandingkan dengan Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), bantuan yang diterima guru swasta jauh di bawah.
Padahal, tegas Khoirudin, beban kerja guru di dunia pendidikan jauh lebih berat.
“Saya sangat berharap ada kenaikan hibah agar tahun ini bisa ditingkatkan menjadi lebih dari Rp550 ribu. Itu harapan saya,” jelas Khoirudin.
Untuk itu, Khoirudin mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta untuk menaikan anggaran hibah guru swasta.
“Tentu saya akan berkoordinasi dengan TAPD. Saya juga akan menerima audiensi dari PGRI agar bisa langsung tersambung dengan TAPD langsung,” pungkas dia. (apn/df)