Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menggelar rapat koordinasi (Rakor) di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (19/2).
Rakor tersebut dalam rangka silaturahmi bersama Pengurus dan Anggota ADPSI.
Sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan dalam sambutan bahwa ADPSI memiliki peran penting memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, ADPSI dapat memperkuat fungsi DPRD sebagai pilar demokrasi daerah.
“DPRD DKI Jakarta mendukung penuh setiap inisiatif ADPSI yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga legislatif daerah serta membangun hubungan yang lebih harmonis dan produktif dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Khoirudin.
Rakor tersebut dihadiri sejumlah pimpinan DPRD. Yaki Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak, Ketua DPRD Kalimantan Barat Aloysius, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat Prabasa Anantatur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Baiq Isvie Rupaeda, dan Ketua DPRD Kalimantan Utara Ahmad Jufrie.
Hadir pula Ketua DPRD Bengkulu Sumadi, Ketua DPRD Maluku Utara Muhammad Iqbal Ruray, Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Edi Nasapta, Ketua DPRD Gorontalo Idrus Thomas Mopili, serta Ketua DPRD Sulawesi Tengah Mohammad Arus Abdul Karim.
Kemudian, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara La Ode Tariala, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian, dan Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Rachmatika Dewi Y, Ketua DPRD Sulawesi Barat Suraidah.
Temasuk, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto, serta Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai.
Begitu pun kehadiran Wakil Ketua DPR Papua Herlin Neatrix M. Monim, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, dan Ketua DPRD Papua Pegunungan Yos Elopere.
Kegiatan itu mengacu pada Surat Nomor 61/srt/ADPSI/II/2025 yang ditandatangani Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)